Terima Kunker Ketua DPD RI, Edy Rahmayadi: Sengketa Tanah di Sumut Selesai 30% Tahun Ini

Sebarkan:
MEDAN | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menerima kunjungan kerja Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan rombongan di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (16/9/2020.

Gubsu melaporkan beberapa hal, salah satunya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut.

"Permasalahan pertanahan kita, baik HGU dan eks HGU itu dalam proses. Secepatnya dalam tahun ini kami berharap targetkan 30% selesai," ujar Gubsu Edy Rahmayadi yang didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.

Hadir juga, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, para Anggota DPD RI asal Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.

Dikatakan Edy, khusus untuk tanah Lapangan Udara Soewondo, sudah ada perintah untuk pindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses.

Terkait persoalan dana bagi hasil perkebunan, Gubsu juga sudah bertemu dengan beberapa gubernur yang memiliki kawasan perkebunan, untuk penyelesaiannya. Sumut sendiri memiliki kurang lebih 1 juta hektare lahan sawit.

Edy pun mengharapkan DPD RI bisa mendorong penyelesaian persoalan dana bagi hasil perkebunan ini.

"Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah," ujar Edy Rahmayadi.

Selanjutnya mengenai guru honorer, Pemprov Sumut juga sudah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari Rp 40 ribu/jam menjadi Rp 90 ribu/jam pada tahun 2019.

"Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR," kata Edy.

Terkait penanganan Covid-19, Gubsu menyampaikan, mengingat jumlah penularan yang terus meningkat, saat ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut akan melakukan penyekatan di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang (Mebidang) serta Kepulauan Nias.

"Kami melakukan penyekatan di Mebidang. Kami tidak PSBB, tapi kami melakukan penyekatan terhadap wilayah yang terkontaminasi maksimal. Kami membentuk tempat penyekatan untuk melakukan isolasi di 3 daerah tersebut," ungkapnya.

Di Nias, Gubsu juga akan melakukan penyekatan. GTPP Covid-19 akan membuka posko serta melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Saat ini, katanya, sudah ada 106 orang terkonfirmasi positif, padahal minggu lalu Kepulauan Nias masih nol kasus.

"Disana kami melakukan penyekatan, melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Nias, serta dilakukan tes swab. Begitu positif akan dimasukan ke RS rujukan yang kami siapkan," kata Edy.

GTPP Covid Sumut juga telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari menyiapkan kamar isolasi hingga melakukan pendisiplinan protokol kesehatan dan operasi yustisi gabungan bersama TNI dan POLRI.

"Kami tetap berjuang, semoga kami bisa keluar dari persoalan yang sulit ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan, persoalan sengketa tanah dan penanganan Covid-19 menjadi fokus perhatian Presiden RI Joko Widodo. Karena itu, kunjungannya kali ini juga untuk mengetahui perkembangan kedua persoalan tersebut.

Selain itu, mengenai dana bagi hasil perkebunan sawit, La Nyalla meminta dukungan Pemprov Sumut kepada DPD yang memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Ada 21 provinsi penghasil sawit di Indonesia yang menginginkan Dana Bagi Hasil Sawit untuk provinsi penghasil. Kami meminta dukungan Pemprov Sumut agar apa yang kami perjuangkan dapat terwujud," ujar La Nyalla.

Kemudian, Senator DPD RI Sumut Dedi Iskandar Batubara mengatakan, dana bagi hasil sawit saat ini tidak adil bagi daerah.

"Kurang lebih 1 juta hektare perkebunan yang ada di Sumut tapi bagi hasilnya ke pusat," ujar Dedi.

Sementara itu, Senator DPD RI juga asal Sumut Willem TP Simarmata mengharapkan Pemprov Sumut lebih meningkatkan perhatian kepada guru honorer yang ada di Sumut. Dikatakannya sudah ada yang bertahun-tahun menjadi guru honorer namun berpenghasilan rendah.

"Padahal mereka sudah mengabdi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Simarmata.

Selain itu, DPD RI juga mengapresiasi langkah dan upaya yang dilakukan GTPP Covid-19 Sumut dalam penanganan pandemi di Sumut. (Red)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini