 |
| Wali Kota Bogor Bima Arya |
Hal ini disampaikan Bima dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk 'PSBB Lagi?' pada Sabtu (12/9/2020). Menurut dia, kajian tersebut didapatkan melalui survei yang dilakukan Pemkot Bogor bersama tim di Lapor Covid dan NGO Singapura.
"Data-data kami menunjukkan bahwa, ini kami baru menemukan survei 21 ribu responden menyebar merata ke seluruh Kota Bogor, bekerja sama dengan teman di Lapor Covid dan NGO Singapura. Satu, mayoritas nggak paham apa itu COVID. Mayoritas warga merasa bahwa jauh dari COVID, sedikit kemungkinan terpapar," kata Bima.
Lebih lanjut, Bima mengatakan penguatan protokol kesehatan serta edukasi dapat menjadi solusi guna menekan penyebaran COVID-19. Sebab menurutnya, banyak masyarakat yang masih belum percaya adanya COVID-19.
Bima juga menegaskan penerapan lockdown atau PSBB tidak bisa dilakukan jika masih banyak masyarakat yang belum percaya COVID-19. Ia menegaskan tugas yang utama adalah melakukan edukasi ke warga.
"Ini PR kita terbesar. Mana bisa kita melakukan kebijakan yang tegas lockdown, sementara persepsinya (banyak yang belum percaya COVID-19), akan ada gejolak. Jadi PR utama kita adalah, kita harus kerjakan PR kita nggak nih, edukasi warga," ujar Bima.
Tak hanya itu, Bima pun mengungkapkan dirinya akan memperkuat edukasi warga melalui Dinas Kesehatan, petugas medis, hingga pemuka agama. Ia juga akan menerapkan penguatan protokol Kesehatan di tingkat mikro atau kecamatan.
"Makanya saya perkuat lagi, Dinkes, nggak cukup dinkes, dokter pemerintah, IDI, pemuka agama, ini harus lebih kencang lagi (edukasi). Dari situ baru penguatan protokol kesehatan dari tingkat mikro, tingkat kecamatan," tuturnya.
Selain itu, Bima menilai penerapan lockdown atau PSBB total terhadap aktivitas ekonomi warga tidak tepat. Terlebih tanpa adanya dukungan logistik yang cukup.
"Dalam kondisi warga seperti ini, tindakan yang melakukan lockdown terhadap aktivias ekonomi warga tanpa cukup resources dan logistik saya kira nggak pas. Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu," tutur Bima.
Menurut Bima, saat PSBB dilakukan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum tentu cukup untuk membantu perekonomian semua warga. Menurutnya belum tentu bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat selalu ada.
"Warga yang dipaksa untuk di rumah, itu kita bantu ekonominya gimana? APBD Kota Bogor nggak cukup. Provinsi, kementerian komitmen nggak? Kan belum tentu. Jadi banyak yang harus kita hitung," ujar Bima. (Dc)
