 |
| Foto: Detik.com |
Sidang bersama DPR-DPD RI dilaksanakan di gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Puan awalnya menyampaikan pandemi Corona mengancam keselamatan rakyat hingga perekonomian negara. Puan pun meminta negara hadir menyelamatkan rakyat.
"Menghadapi kondisi bencana non-alam yang luar biasa ini, diperlukan kehadiran negara untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman krisis kesehatan, ancaman krisis ekonomi, dan ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya-upaya luar biasa melalui serangkaian kebijakan dan program penanggulangan COVID-19 dan dampaknya," kata Puan.
Menurut Puan, keselamatan rakyat adalah yang terpenting di tengah pandemi COVID-19. Ia meminta pemerintah mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," ujarnya.
Puan juga mengapresiasi kinerja sejumlah pihak dalam penanganan pandemi COVID-19, dari pemerintah pusat dan daerah, Satgas COVID-19, hingga para dokter dan tenaga kesehatan.
Selain itu, Puan juga menyoroti pelaksanaan Pilkada 2020. Puan berharap masyarakat berpartisipasi dalam memilih kepala daerahnya pada 9 Desember 2020 mendatang.
"Kita mengharapkan agar seluruh masyarakat yang akan menjalankan Pilkada serentak untuk aktif berpartisipasi demi terpilihnya kepala daerah terbaik yang mampu membangun kemajuan di daerahnya. Kita juga berharap agar partai politik, yang merupakan pilar demokrasi sangat penting bagi sistem politik dan demokrasi di negara kita, juga turut berperan aktif dalam memberi teladan bagaimana berpolitik secara demokratis berdasarkan Pancasila," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyinggung soal produk hukum di Indonesia. Menurutnya, produk hukum masa kolonial sudah saatnya diganti dengan produk hukum yang sesuai.
"Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis bangsa Indonesia," ucap Puan.
Tak ketinggalan, Puan menuturkan tema HUT ke-75 RI 'Indonesia Maju' harus dimaknai dengan memiliki arah politik pembangunan yang jelas. Puan mengibaratkan pembangunan tanpa arah politik seperti kapal tanpa kompas.
"Pembangunan tanpa arah politik yang jelas ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi dan misi politik pembangunan yang jelas ibarat kapal tanpa nakhoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," ujar Puan.
"Dengan mewarisi semangat dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita bersatu untuk membangun kekuatan bangsa dan negara, agar kita dapat menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Kita kuat karena bersatu, bersatu karena kuat," pungkasnya. (Dc)
