Angka kasus tersebut dikutip Metro-online.co, Minggu (9/8/2020) pukul 15.26 dari laman Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang merupakan update 8 Agustus 2020 pukul 17.30 WIB.
Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Langkat Heri Zuanda Rao mengatakan, hal ini harus menjadi perhatihan serius semua kalangan, termasuk Bupati Langkat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
Dikatakannya, tidak adanya pejabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Langkat membuat beban birokrasi terhadap penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan menjadi lamban dalam mengambil kebijakan yang sangat dibutuhkan gerak cepatnya.
Heri meminta kepada Bupati Langkat segera melantik pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang definitif.
"Hal ini sebagai langkah progresif dalam penanganan COVID di Kabupaten Langkat," ujarnya.
Menurutnya, fenomena adanya pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, yang orangnya telah berganti selama tiga kali, tanpa adanya Kepala Dinas definitif membuat penanganan pandemi COVID-19 lambat dalam pengambilan keputusan kebijakan strategis.
"Udah tiga kali Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Ini berganti, mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan lambatnya langkah, tindakan dalam penanganan COVID 19, karena sangat terbatasnya ruang kebijakan dan keputusan keputusan strategis yang boleh diambil seorang Plt dibandingkan pejabat Kadis yang definitif," kata Heri.
Heri juga meminta ketegasan Bupati Langkat dalam hal penyelamatan masyarakat Langkat dari semakin banyaknya yang terpapar Virus Corona.
"Bupati Langkat harus menyelamatkan masyarakat Langkat dengan mengambil langkah bijak, sebelum semuanya terlambat. Masyarakat, tenaga medis di rumah sakit dan Puskesmas, satu persatu menjadi korban keganasan wabah virus ini," tegasnya. (Lkt-1/Sdy)
