SOSIALISASI: Bawaslu Kota Binjai, menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi insan pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kota Binjai di Adella Hall.
BINJAI | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai, menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi insan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kota Binjai di Adella Hall, Jalan MT Haryono, Binjai Utara, Selasa (25/8/2020.).
Ketua Bawaslu Binjai, Ari Nurwanto, dalam sambutannya menegaskan pihaknya siap mengawasi Pemilukada di Kota Binjai.
"Kami berharap kawan kawan dapat memberikan informasi, semisal ada masyarakat atau calon yang memakai fasilitas negara. Bahkan jika ada indikasi money Politic, silahkan lapor ke Panwaslu," ungkap Ari Nurwanto.
Ari Nurwanto juga menghimbau masyarakat agar melaporkan jika ada anggotanya yang tidak menerima laporan dari masyarakat.
"Misalnya, penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Jika ada pelanggaran, silahkan laporkan. Pastinya akan kita tertibkan," harap Ari Nurwanto.
Pada kesempatan itu, Ari Nurwanto secara resmi juga membuka kegiatan "Sosialisasi Pengawasan" dilanjutkan dengan penandatangan MoU dengan Insan Pers, LSM dan Stakeholder.
Di tempat yang sama, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara, yang juga sebagai narasumber pada kegiatan ini, Faisal Andri Mahrawa, menyambut baik dan meapresiasi kegiatan ini.
Menurutnya, hubungan yang baik ini akan menjadi lebih baik dalam menyongsong Pilkada Binjai yang akan digelar pada Desember mendatang.
Lebih lanjut dikatakannya, Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu yang yang Demokratis dibandingkan Pemilu Pemilu selanjutnya. "Dilihat dari sistemnya, ada antusiasme pemilih untuk berbondong bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), jadi bukan dimobilisasi," beber Faisal Andri Mahrawa, seraya menunjukkan Video Pemilu pada tahun 1955.
Sebagai Narasumber, Faisal juga membeberkan peran masyarakat dalam Pemilu. "Misalnya bagaimana pemilih mendapat akses informasi dan masyarakat sebagai Pemilih mendapat akses informasi dari calon," urainya, sembari menambahkan jika masyarakat sebagai Pemilih merupakan hak Konstituional.
Faisal juga menjelaskan resiko terhadap penyelenggara Pemilu jika masyarakat tidak dilibatkan. "Jika masyarakat tidak dilibatkan, maka Pemilu akan menimbulkan konflik kekerasan, serta hilangnya kepercayaan jika masyarakat tidak diikutsertakan, maka akan muncul antipati," ujar Faisal Andri Mahrawa.
Sedangkan resiko terhadap Demokrasi jika masyarakat tidak diikutsertakan, menurut Faisal Andri Mahrawa akan terjadi arus balik demokrasi dan akhirnya terjadi apatisme.
Tidak hanya itu, sebagai Pengamat Politik, Faisal Andri Mahrawa juga menjelaskan resiko terhadap masa depan Bangsa. "Resikonya akan lahir kepemimpinan yang lemah serta legitiminasi dan orientasi kepemimpinan yang lemah," urai Faisal.
Pelanggaran Pemilu juga disoroti Faisal Andri Mahrawa. Menurutnya, pelanggaran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran berdaya rusak tinggi dan berdaya rusak rendah.
Disebut tinggi misalnya korupsi politik, bantuan sosial dari paslon, munculnya penyalahgunaan kekuasaan serta money politic dan isu sara. "Kalau itu terjadi sesungguhnya itu merusak moralitas Bangsa," ujar Faisal.
Sedangkan untuk pelanggaran yang berdaya rusak rendah menurut Faisal adalah pemasangan atribut yang semena mena yang akhirnya akan mengganggu keindahan kota dan pawai (konvoi) disaat situasi Covid sekarang ini.
Untuk itu, Faisal berharap kepada awak media agar jangan sampai menjadi antek atau menjadi produsen penyebaran berita hoax.
"Fungsi pendidikan Pemilu juga sangat penting, seperti bagaimana kita menyampaikan masyarakat bisa melaksanakan hak konstutionalnya," urai Faisal.
Lanjutnya, Pilkada juga akan rawan bila ada pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak terdaftar di DPT, atau sebaliknya. "Tidak hanya itu, Pemilih Desabilitas tidak mendapatkan hak suara, ada praktek pemberian uang atau barang di lokasi TPS serta C6 tidak didistribusikan serta adanya Ketua atau relawan yang melakukan Bimtek," tutup Faisal.(ismail/ka)
