Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, KPU Sumatera Utara, Bawaslu Sumut dan sejumlah kepala daerah kabupaten/Kota se-Sumut.
Agenda ini membahas isu strategis dalam rangka memantapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan penerapan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Untuk diketahui, ada 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020 di wilayah Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah pemilihan yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan seluruhnya.
Menurut Tito, rapat ini adalah rapat persiapan menjelang digelarnya pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut. Ia merasa gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan, pada prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.
"Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh," katanya.
Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada, khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan. Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada pada tanggal 7 Juli ini.
"Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah, kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah sampai juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat," ujarnya.
Artinya, kata Mendagri, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua.
"Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira," kata Mendagri.
Jadi menurut Mendagri, hasil Rakor tadi, Menkopolhukam dan dirinya sebagai Mendagri, termasuk Ketua Komisi II DPR, optimis Pilkada pada 9 Desember 2020 di Sumut bisa terlaksana. Karena dari sisi anggaran tidak masalah.
"Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi agar partisipasi masyarakat tinggi dan isu yang kita angkat isu sentralnya adalah mengenai maslah efektivitas kepala daerah dan daerah yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani Covid-19. Sehingga justru pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di sumut, disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena uangnya beredar," kata Mendagri.
Sementara itu, Wali Kota Tanjung Balai, H.M Syahrial usai menghadiri acara tersebut mengatakan bahwa sejauh ini Pemko Tanjung Balai terus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tanjungbalai terkait terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Tanjung Balai.
"Insya Allah, semua berjalan lancar dan kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar semuanya berjalan lancar sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Tanjung Balai tahun ini dapat dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang," ujarnya. (Surya)
