-->

Isu BBM Premium dan Pertalite Dihapuskan, Ini Tanggapan Masyarakat Kota Padangsidimpuan

Sebarkan:
Ilustrasi
PADANGSIDIMPUAN | Isu atau wacana yang beredar bahwa, PT Pertamina (Persero) berencana menghapus produk bahan bakar minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octane Number (RON) di bawah 91.

Dengan kebijakan itu, Pertamina berencana menghapus BBM Premium dan Pertalite dari pasar. Hal ini menjadi perhatian bagi sejumlah kalangan dan juga masyarakat.

Dilansir dari Kontan.co.id, bahwa menjawab pertanyaan tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif tidak mengelak, pemerintah akan mengurangi produksi BBM Premium dan Pertalite.

Sebab, menurutnya, rencana menghapus BBM Premium dan Pertalite tersebut sejalan dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon, dengan memaksimakan produksi energi ramah lingkungan.

Dalam kutipan tersebut, Arifin mengatakan, pihaknya memiliki komitmen mengurangi emisi karbon dalam jangka panjang, karena melihat Premium di Indonesia ini satu dari enam negara yang masih menggunakan Premium.

Oleh karenanya, Arifin juga membenarkan, pemerintah akan lebih fokus untuk memproduksi BBM yang lebih ramah lingkungan ke depannya.

"Hal ini kedepannya akan ada penggunaan energi lebih bersih, dampaknya mengurangi beban lingkungan," ujarnya.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, bahwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, mengatakan, filosofi penyederhanaan produk ini sesuai regulasi Pemerintah dan kesepakatan dunia tentang lingkungan. Di mana seluruh negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN (Cetane Number) minimal 51.

"Jadi sesuai ketentuan itu, Pertamina akan memprioritaskan produk-produk yang ramah lingkungan," ucap Nicke.

Oleh sebab itu, Pertamina akan terus mendorong masyarakat menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Meski begitu, terkait rencana penyederhanaan produk, sampai saat ini Pertamina masih berkoordinasi dengan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, salah satu tokoh pemuda dan juga anggota DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution, mengatakan dalam hal ini pemerintah pusat seharusnya perlu melakukan kajian lebih mendalam bila hal ini jadi dilaksanakan.

"Kalkulasi ekonomi jangan sampai membuat masyarakat semakin susah. Wacana penghilangan pertalite sebaiknya dipertimbangkan lebih matang dan saya rasa masih belum saatnya untuk dilaksanakan," ujarnya saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Rabu (8/7/2020).

Ia menyebutkan jika hal tersebut terjadi pastinya ekonomi rakyat terpengaruh, karena daya tahan itu relatif.

"Tetapi dari isu tersebut kita berharap ini masih sekedar wacana, dan mengingatkan kembali bahwa kepentingan dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama kita." pungkasnya.

Sementara itu, salah satu Aktivis Anti Korupsi Mahmud Nasution, menyebutkan kalau memang isu itu benar, seharusnya pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan ini, apalagi saat ini situasi masih di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan ini jangan sampai menjadi gejolak di tengah masyarakat.

"Berita masalah BBM itu isu yang sangat sensitif, coba kita bayangkan dulu jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat gejolak bagi masyarakat, rakyat bisa saja turun kejalan dan demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina dan juga pemerintah jika ingi mengeluarkan pernyataan, atau kebijakan harus mengkaji ulang lebih dalam lagi agar tidak terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat," tegasnya, saat dimintai tanggapan.

Tidak itu saja, salah satu warga Kota Padangsidimpuan Fahruddin Sagala, berharap isu dihapusnya BBM jenis pertalite dan premium tersebut, agar pemerintah dan pertamina tidak jadi merealisasikannya.

"Saya juga sudah sering mendengar dan membaca di berbagai media, bahwa isu itu telah beredar, tetapi sebagai warga dan yang mewakili masyarakat, saya rasa banyak yang tidak setuju akan kebijakan tersebut," katanya.

"Tentunya saya atas nama warga Kota Padangsidimpuan menolak dan berharap kepada pemerintah agar menahan diri dulu untuk tidak melaksanakan kebijakan itu, saya rasa jika itu dihentikan untuk kepentingan masyarakat juga," tuturnya. (Syahrul)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini