Niat awal meninjau daerah itu, dikarenakan beberapa laporan masyarakat ihwal kondisi pembangunan 50 unit rumah nelayan yang bersumber dari Dana DAK TA 2017 silam.
Dari rombongan DPRD Provinsi, tampak hadir, Thomas Dachi, Budieli La'ia, Tukari Talunohi, Berkat Laoli, Edward Zega dan Megawati Zebua. Selain itu, terlihat juga Kepala Dinas Pariwisata beserta beberapa kepala UPTD turut mendampingi.
Ternyata sesampainya di lokasi, masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan, fasilitas penerangan hingga sumber air bersih yang tidak memadai.
Kepada anggota DPRD Sumut Budieli La'ia asal Fraksi PDI Perjuangan, warga meminta agar mereka dapat diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumut.
"Sebagian warga sini sudah pindah, Pak! Karena kalau hujan, akses jalan tergenang air. Listrik kita yang PLTS, hanya bertahan 3 Jam. Sehingga banyak yang tidak betah tinggal. Pokonya, anak-anak sekolah sangat terganggu," papar salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.
Merespon keluhan warga, Budieli La'ia menjanjikan akan membantu. Dan meminta warga agar mengkomunikasikan hal yang sama dengan anggota DPRD Kabupaten, sehingga komunikasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten dapat diselaraskan.
"Saya prihatin dengan keluhan bapak-bapak. Barusan saya lewat, akses masuk kesini sangat parah. Persoalan ini akan menjadi atensi saya. Untuk mempermudah akselerasi perjuangan, mohon anggota dewan dapil sini juga dihubungi. Agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan," ujar Budieli.
Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Nias Utara asal Dapil I Nias Utara Notefalali Zalukhu ketika dihubungi awak media, Rabu (8/7/2020) mengatakan siap bekerjasama dengan DPRD Provinsi memperjuangkan Pembangunan di wilayah itu.
"Saya sangat bersyukur ada perhatian DPRD Provinsi di wilayah ini. Apapun hal teknis yang diperlukan, saya siap. Terus terang, kendala kita selama ini adalah soal keterbatasan APBD Kabupaten," tegas anggota DPRD yang juga berasal dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. (Sdy)
