 |
| Djarot Saiful Hidayat |
Menurutnya, kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik.
"Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader. Dalam konsolidasi tersebut, ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan," ujar Djarot dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2020).
Pernyataan ini menanggapi informasi yang beredar bahwa Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution yang merupakan Pengurus DPD PDIP Sumut, telah pindah ke Partai Demokrat.
"Yang bersangkutan (Akhyar, red) masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," kata Djarot.
PDI Perjuangan, lanjut Djarot, telah melakukan seleksi yang ketat terhadap setiap calon kepala daerah partai.
"Mereka yang memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan partai. PDI Perjuangan belajar dari kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar kemana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ungkap Plt Ketua DPD PDIP Sumut ini.
Dikatakannya, PDIP juga mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang sebesar Rp 4,7 miliar.
Hal itu menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkan Akhyar Nasution menjadi calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’ yang pernah menjadi slogan partai tersebut," imbuhnya.
Selain hal tersebut diatas, kata Djarot, PDIP juga memertimbangkan posisi Kota Medan sebagai salah satu sentral perekonomian di Sumatera.
"Pertimbangan yang komprehensif, strategis, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan Partai. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Pak Jokowi. Masuknya saudara Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yang akan datang," pungkasnya. (Sdy)
