Sebelumnya kebijakan Bupati Aceh Timur mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak, karena hanya satu-satunya Bupati di Aceh yang berani bersikap mengalokasikan dana BLT APBK.
Sebab, kebijakan ini meringankan beban sebagian besar Kepala Desa (Keuchik) terhadap desakan dan ancaman warga yang tidak masuk dalam daftar KPM BLT DG karena keterbatasan anggaran.
Dikeluarkan kebijakan Bupati menjadi solusi alternatif bagi keluarga miskin tidak teradopsi dalam kuata BLT-DG.
Disisi lain, keluarga miskin juga sangat bergembira, saat Keuchik menyampaikan untuk bersabar sementara waktu, bila tidak tertampung dari BLT-DG akan diberikan pada tahap berikutnya dari sumber pembiyaan BLT Kabupaten, bahkan Pemdes sudah mengajukan data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tambahan ke kabupaten.
Sejauh ini, KPM yang akan mendapatkan bantuan BLT Kabupaten menunggu dengan setia dan sabar dengan hati berbunga-bunga, walaupun sebelumnya sudah pernah kecewa karena tidak mendapatkan BLT- DG maupun bantuan sosial lainnya seperti PKH, BST dan BNPT.
Begitu halnya dengan sebagian desa, walaupun sudah siap untuk menyalurkan BLT tahap kedua, namun belum berani untuk menyalurkannya. Jika menyalurkan BLT tahap kedua maka akan menjadi bumerang bagi Keuchik, sebab KPM akan mempertanyakan janji akan mendapatkan BLT Kabupaten.
Namun betapa bingung dan resah adanya beredar informasi bahwa BLT Kabupaten yang dijanjikan oleh Bupati Aceh Timur dibatalkan atau urung diberikan, karena tidak ada anggaran, bahkan lebih mirisnya lagi beban tersebut dilimpahkan kembali ke Pemerintahan Desa.
Padahal ada sebagian desa, anggarannya sudah habis akibat mengerjakan kegiatan fisik. Walaupun APBG tahun 2020 sudah lebih awal diwanti-wanti agar dalam recofusing APBG kegiatan fisik dialihkan untuk pembiyaan penanggulangan pandemi Covid-19.
Masri, SP selaku Aktivis Pemerhati Desa menanggapi adanya tersiar informasi terkait dana BLT Kabupaten gagal diberikan sebab tidak ada atau tidak cukup anggaran, sangat disesalkannya.
Menurut Masri, bila informasi itu benar, bahwa Pemkab Aceh Timur batal memberikan BLT kabupaten, maka Bupati Aceh Timur telah melakukan kebohongan besar terhadap masyarakat miskin.
"Bupati Aceh Timur telah memberikan PHP (Pemberian Harapan Palsu) kepada rakyatnya sendiri" ujar Masri via whatsApp Minggu (28/6/2020).
Masri menambahkan, seyogyanya Bupati menempati janjinya. Sebab janji Bupati Aceh Timur sangat jelas akan memberikan BLT kabupaten disamping diperkuat dengan Perbup Nomor 20 tahun 2020 Bab VII point 5 perubahan Perbup No 14 tahun 2020 menyebutkan "Dalam hal KPM sebagaimana dimasud pada ayat 3 berjumlah lebih dari 30 KPM maka Keuchik dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk membiayai kelebihan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang dibebankan pada APBK atau sumber pembiyaan lainnya.
"Surat Edaran Kepala Dinas Sosial Aceh Timur yang ditujukan kepada Keuchik untuk mengirimkan data KPM ke Kabupaten," terang Masri.
Pria yang juga aktif sebagai Sekjen Aceh Future itu melanjutkan, "Disamping itu juga Bupati telah membatalkan pemberian Paket sembako untuk 16,900 paket untuk dialihkan kepada BLT Kabupaten, dari Anggaran Covid-19 Aceh Timur sebesar Rp 30,7 Milyar.
Menurutnya, bila benar Bupati Aceh Timur membatalkan BLT Kabupaten apapun alasannya maka Bupati dinilai jelas telah melakukan pembohongan publik dan dianggap telah mengambil kebijakan salah kaprah dan terkesan plin-plan.
"Ucapan Bupati sebagai pimpinan daerah harus bertanggung jawab, ini bukan hanya akan timbul potensi konflik di tingkat gampong, tapi menyangkut wibawa seorang Bupati dan Pemerintah. Bila dana BLT APBK tersedia, maka segera salurkan ke KPM yang telah mengirim data," ujar Masri.
"Jika mengulur ukur waktu akan berdampak terhadap kondusifitas masyarakat di desa, seperti yang terjadi di Kecamatan Pante Bidari Keuchik Buket Bata dan Pante Rambong didemo oleh warganya sendiri mempertanyakan kapan penyaluran BLT Kabupaten," katanya. (Alman)
