 |
| Ilustrasi |
Hal ini disampaikan Irsan saat melakukan siaran pers yang diunggah di akun media sosial Gesid Bersinar, Kamis (14/5/2020).
Dalam siaran pers tersebut disampaikan, bahwa rumah masyarakat yang akan dipasang stiker nantinya adalah masyarakat yang telah menerima bantuan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pagan Non Tunai (BPNT), kemudian penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pemasangan stiker yang berlebalkan keluarga penerima manfaat atau keluarga pra sejahtera atau yang lebih dikenal dengan istilah keluarga tidak mampu (keluarga miskin), ini rencananya akan dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri.
Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dalam siaran pers menyampaikan, pemasangan stiker di rumah keluarga penerima manfaat ini dilakukan agar adanya kepastian informasi di tengah-tengah masyarakat bahwa keluarga tersebut sudah mendapatkan bantuan, seperti PKH, BST, BLT atau BPNT.
Tidak itu saja dengan pemasangan stiker ini akan diketahui juga siapa saja nanti keluarga yang layak tetapi belum menerima bantuan.
Pernyataan yang disampaikan Wali Kota dalam siaran pers tersebut mendapat respon dan tanggapan dari sejumlah masyarakat Kota Padangsidimpuan dan warganet.
Salah satunya pemerhati Kota Padangsidimpuan Timbul Simanungkalit, mengatakan wawancara pada siaran pers tersebut tidak berisi hal yang substansial.
Hanya menjelaskan regulasi penerimaan bantuan, bukan bagaimana membantu warga terdampak wabah Covid-19, atau dengan kata lain melakukan klarifikasi atas ketidakadilan pendistribusian bantuan, tanpa ada solusi bagi yang belum menerima bantuan walaupun berhak secara kondisi.
Kemudian, ia menyinggung soal pemasangan stiker yang akan ditempel di rumah warga, dikatakannya membuat stiker atau tanda, supaya ada kepastian informasi.
"Ternyata pemahaman Wali Kota Irsan tentang pendataan, pendistribusian, dan pengawasan bantuan masih sangat dangkal. Kalau untuk akurasi informasi, itu cukup dilakukan oleh petugas lapangan dengan job scription yang jelas dan tegas dan data yang terkoneksi dengan kementerian terkait," ucapnya, Sabtu (16/5/2020).
Tidak itu saja dikatakan Timbul bahwa pemasangan stiker atau label “Keluarga Miskin” itu menyalahi Surat Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Republik Indonesia Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019. Karena penyebutan “Keluarga Miskin” dalam perspektif ilmu sosial dapat menurunkan harkat dan martabat Keluarga Penerima Manfaat.
"Mereka memang penerima bantuan, tapi itu karena ketidakberuntungannya dalam hidup, bukan karena rumahnya ditandai dengan sticker dan label miskin," ujarnya.
"Tak ada orang yang ingin menjadi miskin. Menjadi miskin itu adalah penderitaan. Tidak usah menambah kesedihan mereka dengan “mem-pilox” rumahnya, seperti yang Wali Kota Irsan katakan. Atau anda tahu apa artinya kemiskinan, pak Wali Kota? Kemiskinan struktural maksud saya. Apa saja referensi anda tentang kemiskinan?," tegas mantan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan ini.
Kemudian, ia juga menyinggung dengan memberikan perbandingan, yaitu agar seluruh mobil dinas Pemko Padangsidimpuan ditempeli stiker “Milik Pemko Padangsidimpuan”, lengkap dengan logonya, termasuk mobil Prado yang mewah itu. Karena itu dibeli uang negara, bukan milik pribadi.
Timbul juga menyampaikan agar proyek fisik terkait Covid-19 di Kota Padangsidimpuan dibuat papan plang mereknya, sesuai ketentuan, karena dananya bersumber dari uang rakyat.
"Atau seluruh proyek ADK (Alokasi Dana Kelurahan) dibuat papan plang proyek, supaya rakyat tahu siapa pihak ketiga yang mengerjakan proyeknya. Karena mereka juga butuh pekerjaan," ungkapnya.
Ia hanya berharap, semoga ini bisa dilaksanakan juga bersama-sama seminggu sesudah lebaran. Supaya tidak terlihat diskriminatif.
"Jangan nanti orang beranggapan, "Ah... Wali Kota tigor tenjuna tu halak na menek!, (Wali Kota hanya berani sama masyarakat kecil saja, red)," pungkasnya.
Sementara komentar dan tanggapan dari warganet sendiri banyak yang menentang dan mengkritisi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait pemasangan stiker di rumah warga penerima bantuan sosial (Bansos).
Adapun komentar yang disampaikan warganet seperti Irma Wahyuni Hasibuan mengatakan, "terjun kelapangan dong bahasa zaman now nya blusukan dari gang ke gang agar tau kondisi kehidupan warganya bagaimana".
Kemudian ada juga warganet Mahmud Nasution mengkomentari "Walikota Padangsidimpuan dalam keterangannya terkesan ngejudge masyarakat yang nerima bantuan dampak daripada wabah Covid-19 itu miskin, Ini Pesan saya buat Walikota yang terhormat, Kalau kita tidak bisa menyelamatkan mayoritas orang miskin kita juga tidak akan bisa menyelamatkan minoritas Orang Kaya, dalam masalah bantuan ini bukan masalah itu si KPM harus di cat atau dikasih tanda rumahnya, masalahnya terletak di transparansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan terhadap masyarakat....#Berani_JUJUR_Hebat.".
Ada juga komentar dari Yuriadi Setiawan dalam komentarnya. Ia menuliskan, "Jangan hanya bicara pak wali, turun saja langsung kelapangan dan cek yg mana yg layak, cobalah bersikap adil sebagai pemimpin, lebih bagus banyak tindakan daripada banyak bicara. Dari kemaren - kemaren mau dipantau, ntah apa yg dipantau. Data - data yang kemaren itu sudah lama bertahun - tahun, masa itu saja yang dapat bansos" ungkapnya.
Selanjutnya komentar dari warganet lainnya Ahmad Sirazd yang menuliskan komentar dengan mengatakan "Banyak juga yg tidak layak menerima.tapi tetap di bagikan.bagai mana ini pak walikota psp.kan masih ada warga yg kurang mampu kok nggk di bagikan."
Dari komentar dan respon serta kritikan yang disampaikan warga ini hampir sama. Disamping itu banyak juga warga justru mempertanyakan ketransparanan tentang data penerima BST maupun BLT khususnya bantuan dampak Covid-19 yang dinilai tidak tepat sasaran. (Syahrul)
