 |
| Kajati Sumut Amir Yanto (tengah) seusai acara di Rumah Dinas Gubsu beberapa waktu lalu. |
Refocusing anggaran dan realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19 merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpees) Nomor 4 tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020.
Informasi yang diperoleh, Minggu (17/5/2020), Kajati Amir Yanto mendelegasikan koordinasi pendampingi itu kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asperdatun) Mangasi Situmeang untuk menindaklanjuti Surat Edaran JAM Datun Nomor: 02/G/GS.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.
Atas perintah mantan Kapuspenkum Kejagung tersebut Asdatun Kejati Sumut Mangasi Situmeang surat Nomor 13.05 L.2.6/GS.2.05/2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sumut untuk selalu berkoordinasi dan memberi laporan dalam pendampingan hukum percepatan penanganan di masa pandemi Covid-19.
“Bidang Perdatun akan menjalankan fungsinya sebagai jaksa pengacara negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) terhadap refocusing kegiatan dan realokasi cadangan belanja dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid 19,” kata Mangasi Situmeang.
Tindak Tegas
Sementara sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin lewat video conference di kantornya meminta jajarannya tidak main-main dalam melakukan upaya pendampingan hukum terhadap anggaran percepatan penanganan dampak pandemi Virus Corona ini. Burhanuddin tak segan-segan akan menindak tegas jika didapati jaksa yang melanggar hukum.
"Para jaksa jangan main-main dan jangan melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum dalam pengamanan atau pendampingan ini. Akan saya tindak tegas jika hal itu terjadi," ucapnya. (Rbs)
