 |
| Anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur |
Diketahui, belakangan ini wabah ASF menyerang sejumlah Kabupaten/Kota di Sumut hingga menyebabkan puluhan ribu ekor ternak babi mati dan para peternak babi mengalami kerugian besar.
Malahan, Gubsu Edy Rahmayadi mengeluarkan pernyataan akan memusnahkan seluruh ternak babi di Sumatera Utara, yang akhirnya dibantah oleh Kepala Dinas sendiri. Alasan Kepala Dinas, karena penyakit tidak menyebar ke manusia, maka tidak perlu dimusnahkan.
"Ini pernyataan yang keliru. Di negara lain, wabah ASF diikuti dengan pemusnahan sebagian (Culling, red) untuk mencegah babi di daerah yang steril tetap steril. Pertimbangan harus melihat segala aspek. Kondisi saat ini, sekitar 8000 keluarga yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Babi tidak atau kesulitan merayakan Natal dan Tahun Baru. Lalu sekarang, anak-anak mereka kemungkinan harus putus kuliah," ujar Sugianto Makmur melalui keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).
Sugianto Makmur menilai kecerobohan dan keteledoran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam mencegah masuknya wabah ASF dari luar negeri, terlihat dari tidak adanya tindakan preventif di gerbang-gerbang masuk ke Sumut.
"Memang tidak ada masuk babi hidup dari luar negeri tetapi ada produk-produk turunannya yang berasal dari luar negeri baik yang tenteng tangan (hand carry, red) ataupun impor resmi. Keteledoran Karantina maupun Dinas Peternakan adalah, meski sudah tau wabah ASF terjadi di Tiongkok dan negara Asean minus Malaysia dan Thailand (dari tahun 2018), namun tidak ada tindakan preventif di gerbang-gerbang masuk ke Sumut," ungkapnya.
"Barulah sesudah terjadi babi mati dan hasil lab keluar, dipasang tulisan-tulisan di bandara, itu pun di tempat yang tersembunyi. Sikap anggap remeh ini mengakibatkan kematian babi puluhan ribu ekor dengan nilai ratusan milyar rupiah," lanjut Politisi PDI Perjuangan itu.
Sebagai kepala daerah yang mengayomi dan melindungi kepentingan seluruh warga, lanjut Sugianto, Gubsu seharusnya langsung melakukan tindakan preventif.
"Begitu terdeteksi masuk, harus ada sosialisasi tentang biosekuriti kepada semua peternak. Harus ada penanganan babi mati. Karena tidak ada lagi tempat menanam, maka mereka sembarangan membuang. Itu berakibat sosial, yaitu suatu kelompok masyarakat menuai caci maki dan lebih gawat lagi, ikan-ikan tidak laku dijual. Padahal ini adalah kesalahan pemerintah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sugianto mengingatkan kepada Gubsu Edy Rahmayadi agar lebih memperhatikan nasib dan memberikan solusi terbaik kepada para peternak babi yang juga merupakan rakyat Sumatera Utara.
"Kalau pak Gubernur merasa sayang pada rakyat, apakah begini cara memperlakukan rakyat? Dengan membiarkan babi mereka mati satu persatu? Membayangkan anak-anak yang tidak bisa merayakan Natal dan Tahun Baru, apalagi ada indikasi anak-anak yang akan putus kuliah. Apa kira-kira solusi dari pemerintah?," pungkasnya. (Sdy)
