Kinerja mantan Pangkostrad itu dalam memimpin pembangunan daerah dinilai buruk. Sejumlah fakta dipaparkan guna menguatkan kesimpulan tersebut.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba meminta agar Edy secepatnya mengevaluasi seluruh kinerjanya. Lalu menyusun rencana kerja terukur, dengan manajemen yang profesional dan terbuka, demi kepentingan rakyat Sumatera Utara.
Menurut Mangapul, kegagalan pemerintahan Edy Rahmayadi hampir di semua bidang. Diantaranya, sektor pendidikan, Sumut belum bisa keluar dari berbagai masalah yang membelit. Seperti, masalah KIP yang tidak tepat sasaran, guru honor, gedung sekolah yang banyak rusak dan lain-lain.
"Masalah kesehatan, Pemprov belum punya strategi dalam menyelesaikan begitu banyak persoalan. Masih kita dengar ada RS yang menolak pasien dengan bermacam alasan, terutama pasien BPJS," ungkap Mangapul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Edy Juga dinyatakan gagal. Salah satu contoh, Edy tidak mampu mendorong pemerintah pusat merealisasikan jalan layang Medan-Berastagi. Padahal merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting.
Kemudian, di Pulau Nias tahun lalu malah tidak ada pembangunan ruas jalan sama sekali. Hal itu dianggap sangat tragis.
Lalu, Edy Rahmayadi dinilai tidak mampu menerapkan praktik manajemen BUMN yang sehat di seluruh BUMD milik Pemprov Sumut. Terbukti tidak sedikit BUMD yang sakit dan merugi.
"Kondisi buruk itu diperparah dengan banyaknya aset BUMD yang tidak jelas. Pemprovsu tak mampu menjelaskan secara pasti aset yang dikelola BUMD," kata Mangapul.
Pola kepemimpinan Edy yang buruk diperparah berbagai pernyataannya yang selalu mengundang kegaduhan. Seperti pernyataan ingin memberhentikan ribuan tenaga honorer, akan memindahkan kantor Wali Kota Medan, menyatakan Bupati Tapanuli Tengah tak bekerja dan jauh dari rakyat. Pernyataan kontoversi gubernur yang teranyar adalah akan meniadakan Festival Danau Toba (FDT).
"Gubernur Edy Rahmayadi tidak memberikan keteladanan yang baik sebagai seorang pemimpin, hal ini bisa berakibat buruk bagi rakyat Sumut," ucap Mangapul.
Daftar prestasi buruk Gubernur Edy, lanjut Mangapul, termasuk juga kegagalan menanggulangi masalah virus babi (ASF) serta banjir bandang di Labuhanbatu Utara. Keduanya jadi bukti konkrit lemahnya tata kelola pemerintahan Pemprovsu di bawah kepemimpinannya.
"Mengacu pada evaluasi Fraksi PDIP DPRD Sumut melalui pandangan seluruh anggota di komisi-komisi, maka kami menyimpan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak memiliki perencanaan dan parameter yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan," imbuhnya.
Mangapul menambahkan, penilaian dan evaluasi oleh Fraksi PDIP terhadap Gubernur Edy Rahmayadi merupakan pengejawantahan sikap politik untuk memberikan masukan serta motivasi dalam mendukung upaya-upaya membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih baik dan menuju Sumut Bermartabat.
"Seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Sumut harus terus menilai dan menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif demi rakyat Sumatera Utara," pungkasnya. (Red)
