Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara Muhammad Nuh meminta agar Gubsu Edy Rahmayadi dapat meninjau ulang kembali keputusannya itu.
Menurutnya, FDT merupakan kearifan lokal masyarakat di sekitar Danau Toba. Jika FDT 2020 ditiadakan, M Nuh menilai hal itu berarti tidak melindungi budaya daerah dan tergusur dengan nilai-nilai luar yang belum jelas arahnya.
"Pelaksanaan FDT itu salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap budaya dan masyarakat di sana. Kalau Pemprov Sumut merasa perlu menambahkan kegiatan agar lebih produktif, boleh saja. Tanpa harus menghilangkan (FDT) yang (sudah) ada," ujarnya.
Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sugianto Makmur menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Gubsu Edy Rahmayadi yang berencana akan menghilangkan Festival Danau Toba.
"Sayang sekali event berskala nasional itu batal dengan alasan nggak masuk akal. Katanya sepi, tidak banyak yang datang," ungkap Sugianto.
Sugianto menilai, sepi itu karena minimnya promosi FDT yang dilakukan pihak Pemprov Sumut. Karena, kata dia, topeng monyet kalau dipromosikan juga bakalan ramai.
"Saya jamin acara topeng monyet pun, kalau dipromosikan dengan bombastis, bakalan lebih ramai. Untuk sebuah event yang begitu besar, harus dibuat anggaran yang besar di promosinya. Ini tidak ada baliho di Jakarta, Surabaya atau kota lain. Tidak juga kelihatan di medsos. Apalagi di luar negeri, tidak ada sama sekali,” ujarnya.
Kemudian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon juga ikut berkomentar terkait polemik ini. Rapidin meminta Gubsu Edy Rahmayadi untuk tidak menghentikan Festival Danau Toba (FDT).
"Kita menilai kurang baik kalau Pak Gubernur menghentikan Festival Danau Toba, apalagi berganti nama, itu tidak tepat," tegasnya.
Bila rencana penggantian konsep FDT dilakukan karena hasil kurang maksimal, Rapidin ingin evaluasi event organizer (EO) yang kurang mumpuni.
"Event nya juga tidak melibatkan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba. Jadi saya bilang dengan segala permohonan maaf ke pak Gubernur, jangan sampai dihentikan, karena brand nama dari Festival Danau Toba itu sudah besar,” imbuhnya.
Senada, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan juga menolak keras Festival Danau Toba (FDT) ditiadakan.
"FDT adalah agenda tahunan bagi daerah di kawasan Danau Toba yang bertujuan mempromosikan wisata serta alat untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara. Saya tidak setuju dengan ditiadakannya FDT 2020," kata Nikson.
Dikatakan Nikson, FDT ditiadakan bahkan diganti nama, itu sangat kurang tepat. Menurutnya, semua pihak harus dilibatkan bersama untuk membicarakan bagaimana menarik wisatawan.
"Sebaiknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melibatkan semua pihak serta duduk bersama menggali event yang disajikan, sehingga menjadi magnet bagi wisatawan," katanya.
Nikson menambahkan, pihaknya siap dilibatkan dan pasti mendukung agar Danau Toba bisa jadi wisata kelas dunia seperti Bali kedua.
"Banyak lomba yang bisa dilakukan, bisa berbentuk Expo. Kalau perlu kita libatkan dari negara asing pasti akan lebih mengena untuk menjual wisatanya," katanya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi membenarkan FDT ditiadakan untuk tahun 2020. Namun, menurutnya, bukan berarti sama sekali tidak ada kegiatan yang akan menggairahkan pariwisata Danau Toba.
Ia mengatakan sedang mencari bentuk dan metode kegiatan yang pas dan cocok untuk mengganti Festival Danau Toba.
"Kita bentuk lain gantinya apa, bukan waktunya, bentuknya apa, kayaknya kurang bermanfaat pesta itu," ujar Edy di Medan, Kamis (9/1/2020) lalu.
Edy mencontohkan bentuk kegiatan yang mungkin menggantikan Festival Danau Toba adalah triatlon.
"Triatlon itu ada lari, renang, sepeda. Atau kegiatan-kegiatan yang lain kita bentuk, bukan ditiadakan kegiatannya, tapi bentuknya apa, metodenya apa agar si wisatawan itu datang ke Danau Toba," pungkasnya. (Sdy/Ril)
