Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Petani Keluhkan Langkahnya Pupuk Bersubsidi Saat Pimpinan DPRD Paluta Ini Reses Tahap III

Tim Redaksi: Kamis, 19 Desember 2019 | 20:06 WIB




ket foto: Wakil ketua DPRD Paluta Basri Harahap Saat reses tahap III di Desa Pagaran Singkam
Paluta-Wakil ketua DPRD Kabupaten Padang lawas utara (Paluta) Basri Harahap  menggelar masa reses tahap III (Tiga) tahun 2019 untuk meyerap aspirasi konstituennya di Dapil I  (Satu) yang meliputi Kecamatan Padang bolak dan Kecamatan Portibi.


Pelaksanaan masa reses kali ini Basri Harahap melaksanakannya di tiga titik berbeda yakni,di desa Gunung tua tonga,Rabu (18/12/2019),desa Pagaran singkam dan dusun Nagarundeng desa Lubuk torop Kamis (19/12/2019).


Dalam reses tersebut Basri Harahap menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan ratusan konstituennya.


Namun yang menjadi sorotan, saat dirinya menggelar  reses di desa pagaran singkam masalah keluhan para petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi.


Nurmawati harahap salah satu petani didesa Pagaran singkam dalam penyampaian aspirasinya meminta Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap dan Kabid penyuluhan Pada Dinas Pertanian Paluta Gojali  yang hadir dalam kesempatan itu, agar memperhatikan dan memberiakan solusi tentang susahnya mendapatkan pupuk bersusidi di kios kios penjual pupuk resmi.


"Tolong diperhatikan pak masalah susahnya kami mendapatkan pupuk terutama urea di pasar ketika tiba masa pemupukan padi,kadang karena gak ada pupuk urea,para penjual itu meracikkan  berbagai macam jenis pupuk sama kami sebagai pengganti urea.tapi harganya sampai setengah juta"ungkap Nurmawati.


Senada,Salah satu keluarga Petani Husin Pohan juga menyampaikan keluhannya, terkait ketika para petani  yang tergabung dalam kelompok tani di desa tersebut harus terlebih dahulu menyerahkan uang pembayaran pupuk disaat masih tahap pengusulan RDKK(Rencana Depenitif Kebutuhan Kelompok) Petani.


"Kami kadang bingung pak,saat masih pengusulan RDKK kami harus sudah menyerahkan uang pembayaran pupuk.setahu saya pak pengusulan RDKK tidak harus dibayar duluan,ini mohon penjelasannya pak"papar Husin.


Menjawab aspirasi tersebut,Kabid Penyuluhan Pada Dinas Pertanian Paluta, Gojali Harahap dengan tegas menyatakan tidak membenarkan aturan demikian serta meminta Pegawai PPL dan ketua Kelompok tani setempat agar tidak membeli pupuk ke kios yang membuat aturan seperti itu.


"Kalo ada kios penyalur pupuk bersubsidi memintak di bayar duluan ditahap pengusulan RDKK jangan lagi belanja ke kios itu,cari Kios pupuk resmi lain saja.itu gak benar.yang ada,ada dulu pupuk baru dibayar petani"ungkap Gojali dengan tegas.


Selain itu kabid penyuluhan,Gojali juga meminta pegawai PPL dan ketua kelompok tani setempat agar mengusulkan RDKK Pupuk bersubsidi ke Kios penyalur resmi jauh sebelum tiba  masa pemupukan padi para petani didesanya.


"Jangan disitu waktu masa pemupukan petani, disitu baru mengusulkan RDKK.sebelum masa pemupukan maunya Pupuk sudah tiba, sehingga petani tak susah dapat pupuk terutama pupuk urea"terang Gojali.


Wakil Ketua DPRD Paluta Basri Harahap saat dimintai tanggapannya mengatakan,akan memperhatikan pola menejemen kios kios penyalur resmi pupuk bersubsidi  yang memberlakukan cara penyaluran  yang demikian serta akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjejakinya.


Selain itu,aspirasi para konstituennya juga  mengusulkan berbagai pembangunan dan perbaikan  infrastruktur seperti jembatan rambin,jalan,dranaise pengairan,pengadaan bibit padi unggul bersubsidi,Pengurusan gratis  KTP,buku nikah dan BPJS kesehatan dan aspirasi lainnya.(GNP)




Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html