IKAHI meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk mendukung upaya pengungkapan kasus tersebut.
"PP IKAHI mendesak Kapolri agar mendukung upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian Kota Medan dalam mengungkap penyebab dibalik dugaan terbunuhnya Bapak Jamaluddin seperti yang telah disampaikan Kapolda Sumatera Utara pada Hari Minggu 1 Desember 2019 di beberapa media nasional," ujar Ketua Umum PP Ikahi, Suhadi, Senin (2/12/2019).
Suhadi menyebutkan, peristiwa kematian Jamaluddin sebagai bentuk lemahnya jaminan keamanan dan keselamatan para hakim.
Seharusnya, kata Suhadi, hakim memperoleh jaminan keamanan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang di bawah Mahkamah Agung.
"Negara harus hadir memberikan jaminan keamanan bagi hakim agar dapat tenang menjalankan tugasnya memberikan keadilan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia," lanjutnya.
Peristiwa terbunuhnya hakim saat menjalankan tugas, lanjut Suhadi, tidak hanya terjadi sekali. Suhadi berharap kejadian serupa tak terulang lagi
Di kesempatan yang sama, PP Ikahi turut menyampaikan duka atas meninggalnya Jamaluddin. IKAHI menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
"Kami jelas sikapnya bahwa pengurus pusat IKAHI, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk ungkapkan kasus ini dan selanjutnya diproses menurut ketentuan hukum berlaku, kami tidak akan mencampuri kewenangan Polri dan kalau ada yang diminta konfirmasinya dengan ikahi atau dengan anggota IKAHI terutama yang sekitar Medan saya kira kami akan kooperatif mendukung membantu terungkapnya kasus ini," tegas Suhadi.
Diketahui sebelumnya, Hakim PN Medan Jamaluddin ditemukan tewas di mobil miliknya di area kebun sawit Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (29/11/2019) kemarin. Jasadnya dibawa ke RS Bhayangkara untuk di autopsi. Selanjutnya, jenazah Jamaluddin dipulangkan ke Nagan Raya, Aceh. (Dc)
