Buktinya, pada rapat Desa Medan Estate yang dilaksanakan pada Jumat (8/11/2019) sore, nyaris terjadi baku hantam.
Meski turut menghadiri rapat beragenda pembahasan dan menyepakati nama-nama unsur tokoh masyarakat yang akan menjadi peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, Khairul tidak bisa memberi penjelasan kepada peserta rapat yang hadir terkait berbagai persoalan yang terjadi selama ini, termasuk tidak adanya Surat Keputusan (SK) perangkat Desa Medan Estate.
“Saya mengakui kekhilafan terkait SK perangkat desa termasuk kadus yang sudah mati. Kalau hari ini dipaksakan untuk membuat SK, waktu tidak sempat. Saya berjanji besok saya siap menandatangi SK perangkat desa yang sudah mati,” ujar Khairul Azman dalam rapat tersebut.
Namun ketika peserta rapat mempertanyakan wewenang Wakil Ketua BPD, Fajari Taufiq, yang mengundang hingga memimpin rapat tanpa adanya surat keterangan dari Ketua BPD, Yahya Harahap, camat justru terkesan bungkam.
Padahal hal ini jelas menyalahi administrasi. Apalagi jika mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1830 Tahun 2016, hanya pemerintah desa, LKMD dan panitia pemilihan yang berhak menghadiri rapat tersebut.
Namun fakta di lapangan, banyak pihak yang turut diundang oleh Wakil Ketua BPD, termasuk Bumdes, PKK, Karang Taruna dan tokoh masyarakat.
“Kita jangan kaku kali sehingga semua harus mengacu pada Perbup. Semua lembaga desa selain LKMD bisa diundang rapat ini,” ujar Sekretaris BPD, Buha Purba.
Alhasil, peserta rapat meminta keabsahan dan legalitas pihak-pihak yang menjadi perangkat desa dan panitia pemilihan PAW Kepala Desa Medan Estate.
Namun naas, permintaan itu justru ditanggapi sinis oleh pimpinan rapat, Fajari Taufiq yang menyebut kepengurusan LKMD Medan Estate sebagai hasil rekayasa.
Di hadapan Camat Percut Sei Tuan, Khairul Azman, Sekretaris Kecamatan, Harles Harahap dan Kasipem, Nasib Solihin, masyarakat nyaris terlibat baku hantam.
“Namun yang kita sayangkan, Bobby yang menjabat sebagai Plt Kepala Desa Medan Estate bukannya melerai keributan, namun justru terlibat dalam adu mulut dengan masyarakat hingga nyaris baku pukul,” sebut seorang peserta rapat, Amyuzar, Sabtu (9/11/2019).
Melihat kondisi Desa Medan Estate yang tidak kondusif, masyarakat meminta Pemkab Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Inspektorat agar turun tangan karena masyarakat menilai banyak kejanggalan dalam pemilihan ini.
Sebab Camat Percut dinilai sudah tidak mampu dalam menyelesaikan proses pemilihan PAW Kepala Desa Medan Estate.
“Harusnya camat yang ikut hadir dalam rapat tersebut bisa memberi win-win solution, seperti memerintahkan BPD agar berkonsultasi dengan desa lain yang pernah menyelenggarakan pemilihan PAW Kepala Desa seperti Tembung dan Sampali. Bukan justru bungkam dan membiarkan kesalahan administrasi yang terjadi terus berlanjut,” tukas Amyuzar. (in)
