Hal itu membuat Ketua DPRD Tapanuli Utara (Taput) Ir. Poltak Pakpahan berpesan agar Kepala Desa (Kades) berhati-hati dalam menggunakan Dana Desa.
"Kita tahu, saat ini ketatnya pengawasan penggunaan Dana Desa bahkan Presiden Jokowi pernah mengeluarkan statement di media ingin membawa KPK turun memantau Dana Desa," katanya kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).
Untuk itu, politisi PDIP tersebut meminta para Kades agar berhati-hati jangan sampai terjerat hukum.
"Saya tidak ingin Kepala Desa masuk ataupun terjerat hukum. Jangan sampai ini terjadi, karena mereka juga bahagian dari masyarakat Tapanuli Utara," harapnya.
Untuk itu, anggota DPRD tiga periode asal Pangaribuan tersebut meminta Kades dalam penyusunan rencana pembangunan melibatkan masyarakat.
"Kita lihat sekarang, Kepala Desa sudah menunjukkan keikutsertaan warganya baik dalam pengusulan rencana penggunaan Dana Desa serta ikut dalam pekerjaan. Tentunya ini juga bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut. Poltak juga berharap insan pers dan media dalam melakukan tugas fungsinya tetap menjunjung tinggi etika profesinya.
"Silahkan melakukan tugas fungsinya, namun terkadang Pers dan LSM juga harus bisa menunjukkan profesionalnya dan objektif dalam melakukan peliputan bukan subjektif," pintanya.
Poltak mengatakan hal tersebut melihat latar belakang Kepala Desa dari berbagai disiplin ilmu.
"Tidak semua menguasai teknik bangunan ataupun arsitektur, terkadang harus kita pahami juga. Bila diganggu terus mereka akan terganggu kinerjanya yang bisa saja kualitas pekerjaannya jadi kurang," katanya.
Selain itu bila memang ada kekurangan, Poltak menyebutkan ada institusi yang secara amanat undang-undang dipercayakan melakukan pemeriksaan.
"Semua sudah ada tupoksinya masing-masing bahkan hingga pengawasan. Intinya bagaimana Dana Desa tersebut bisa jadi instrumen mensejahterakan masyarakat," pungkasnya. (Alfredo)
