Pakpak Bharat - Kejadian Oprasi Tangkapan Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pakpak Bharat beberapa waktu lalu tidak menjadi suatu pelajaran dan efek jera bagi oknum pejabat di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.
Beredarnya informasi di media sosial terkait masih adanya oknum Kepala Dinas (Kadis) yang masih menerima fee proyek, menjadi pembahasan hangat di media sosial dan dikalangan masyarakat.
Informasi yang didapatkan media yang beredar di media sosial facebook, pemilik akun menulis seperti berikut.
"Pakpak Bharat Masih Jona Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi? Tetapi Kenapa Ada Kabar Dan Dengar Info Sebelum Dapat Proyek Sudah Duluan Diminta Fee Proyek. Pak KPK Mohon Di awasi KAMPUNG Kami Biar Maju. Mantap KPK"
Selain itu, ada juga tertulis didinding facebook dengan tulisan #DIDUGA KEPALA DINAS KAB.PAKPAK BHARAT MASIH TETAP TERIMA UANG FEE PROYEK THN ANGGARAN 2019".
Beredarnya informasi terkait adanya oknum kadis di Pakpak Bharat yang diduga menerima fee proyek dari pihak rekanan, media coba mengkonfirmasi ke beberapa kepala dinas dilingkungan Pemkab Pakpak Bharat.
Kasiman Berutu, Kadis Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/19) melalui pesan whatsapp membantah kalau dia selaku Plt. Kadis PUPR tidak pernah menerima fee proyek dari rekanan.
"Saya pasti membantah lah, tapi begitupun silakan dicari faktanya untuk membuktikan isu tersebut," terangnya.
Sementara itu Kadis Pariwisata Drs.Bambang Sunarjo saat dikonfirmasi, juga membantah kalau dirinya menerima fee proyek dari rekanan. Dia mengatakan bahwasanya tidak pernah menerima fee proyek dari rekanan. (JB).
