Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang penyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tentang penataan wisata 'halal' di kawasan Danau Toba.
Turut hadir Ketua DPD KPBB Sumut Prof Dr Marihot Manullang, sekjen KPBB Ir Rustam Efeny, Sekretaris Umum DPD KPBB Sumut Lindung Pandiangan SE SH,MH dan sebagai pemandu acara Paraduan Pakpahan,SH.
Ketika peserta kegiatan menanyakan tentang tanggapan KPBB tentang pernyataan Gubsu pada Kamis 22 Agustus 2019, tentang penertiban pemotongan hewan berkaki empat (babi), Mayjen Sumiharjo menyebutkan setelah pihaknya melakukan diskusi dengan Gubernur Edy Rahmayadi, bahwa yang dimaksud bukan seperti informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Setelah menjelaskan makna ternak berkaki empat tersebut dalam adat budaya suku Batak, Mayjen Sumiharjo menekankan bahwa tujuan pernyataan itu adalah untuk penataan yang lebih bersih.
"Disana tidak ada disebutkan syariat Islam, hanya syariat. Kita sama-sama punya akses ke internet, coba buka disana apa makna syariat yakni hukum atau aturan. Jadi hanya masalah pemberlakuan aturan yang mengatur, bukan membatasi," ujarnya membenarkan penyataan Gubsu.
Tambah Mayjen TNI (Purn) Sumiharjo Pakpahan PhD DMS, Kerukunan Puak Batak Bersaudara bukan corong pemerintah, tapi siap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Sebagaimana data BPS mencatat dari sisi asal negara wisman yang datang ke Danau Toba yaitu Malaysia masih mendominasi yakni sebesar 36,22 persen, diikuti Singapura 6,54 persen, Tiongkok 2,47 persen, Australia 2,09 persen, Amerika Serikat 1,83 persen, Jerman 1,36 persen, Inggris 1,13 persen, India 1.05 persen, Perancis 1,03 persen, dan Belanda 1,01 persen.
Dasar inilah, Danau Toba membutuhkan amenitas yang mendukung kehadiran Wisman dari Malaysia yang mayoritas beragama islam.
Senada juga disampaikan Prof Dr Marihot Manullang bahwa dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kepada Gubernur Edy Rahmayadi maksud pernyataan tersebut. Tidak lebih dari upaya memberikan rasa nyaman bagi wisman.
"Maksudnya untuk menata ternak babi yang masih berkeliaran," kata Marihot yang juga Anggota Dewan Pengawas PDAIJ Periode 2019-2023 ini.
Lebih tegas lagi, Sekretaris Umum DPD KPBB Sumut Lindung Pandiangan SE SH,MH mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan Gubernur adalah untuk saling menghargai dan menjaga kerukunan di kawasan Danau Toba.
"Janganlah kita menilai dengan sentimen, karena itu akan berdampak buruk," katanya. (jo)
