BINJAI - Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Menyikapi hal itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai Fraksi Partai Gerindra Ambi Buana mengatakan kurang setuju dengan adanya Rencana pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS.
" Disaat ekonomi yang tidak stabil, masyarakat peserta BPJS harus dihadapkan dengan kenaikan iuran. Hal ini tentu dirasakan sangat berat oleh masyarakat menengah ke bawah, " katanya kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).
Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Ambi berharap pemerintah bisa menambah kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga masyarakat tetapa mendapatkan jaminan kesehatan.
" Saya berharap apabila kenaikan ini terealisasi, pemerintah dapat menambah kuota KIS agar masyarakat tidak mampu semua mendapatkan hak kesehatan gratis yang di cover pembayarannya oleh pemerintah, " harapnya.
Sementara itu kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Binjai Thomas Purba mengatakan persoalan kenaikan iuran pembayaran peserta BPJS masih bahas di DPR RI.
" Tunggu saja keputusan pemerintah hal ini Masih dibahas di DPR RI nanti kalau ada kenaikan pasti di umumkan, " katanya.
Thomas mengatakan sampai sejauh ini antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan di Kota Binjai masih normal.
"Sampai saat ini tingkat pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS kesehatan di Kota Binjai masih ramai dan berjalan normal. Iuran pembayaran juga masih yang lama sampai sejauh ini," ucapnya. (Ismail).
