Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Bupati Karo dan Wakil Ketua DPRD Hadiri Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah

Tim Redaksi: Senin, 26 Agustus 2019 | 14:30 WIB


Karo - Parlindungan Purba, SH, MH anggota DPD RI utusan dari propinsi Sumatera Utara menjadi moderator dalam acara sosialisasi alternatif pembiayaan daerah yang diselenggarakan, Senin (26/8/19) di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Medan

Dalam sosialisasi tersebut selaku moderator Parlindungan Purba memandu para Narasumber yang telah dihadirkan oleh  Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diantaranya Iwan Richard butar butar ahli madya, analis keuangan pusat dan daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian RI, Dara Ayu Prastiwi kepala Sub bidang ekonomi kawasan barat Indonesia  kementerian koordinator bidang perekonomian RI, Drs. Rooy John Erasmus Salamony Kasubdit pinjaman daerah dan obligasi daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri RI, Erdian Dharmaputra kepala divisi pembiayaan daerah PT Sarana multi infrastruktur (SMI).

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, SE, Sekretaris Bappeda Kab. Karo Amal Sembiring dan para Bupati /walikota se sumatera Utara serta para ASN provsu.

Parlindungan Purba selaku moderator, menyampaikan tujuan kegiatan itu dilakukan  untuk memberikan informasi agar masing masing Pemda tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD.

" Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah," katanya.

Sementara  Drs. Rooy John Erasmus Salamony Kasubdit pinjaman daerah dan obligasi daerah direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri RI menyampaikan Persyaratan pinjaman daerah, pemda wajib memenuhi persyaratan, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

"Pemda  kedepan tidak lagi melakukan peminjaman kepada pemerintah tapi sekarang kepadaPT Sarana multi infrastruktur (SMI), ini bertujuan lebih memudahkan Pemda untuk melakukan pinjaman," ujarnya

Bupati karo Terkelin Brahmana menanggapi sosialisasi alternatif pembiayaan daerah, untuk Pemda karo sementara belum ada rencana melakukan pinjaman, walaupun tadi dalam paparan terungkap bahwa pinjaman daerah lebih dipermudah sekarang kepada PT Sarana multi infrastruktur (SMI).

"Disatu sisi, bukan hal yang mendesak sebab semua ada syarat dan aturannya, begitu juga Pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, kekurangan Arus KAS," jelasTerkelin Brahmana.

Senada dikatakan wakil ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban SE, kegiatan sosialisasi alternatif pembiayaan daerah sangat membantu, baik Pemda karo  maupun DPRD Karo, sebab memberikan pemahaman jika Disuatu saat membutuhkan pinjaman daerah kami DPRD Karo sudah paham regulasi dan mekanisme dan dapat  mendorong pemkab karo dalam hal membutuhkan dana pinjaman demi pembangunan di Kab karo, nantinya.

"Disamping itu kita juga tahu Persyaratan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD Karo, dimana persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS. Pada Prinsip umum pinjaman daerah, harus merupakan inisiatif dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan,"katanya. (ms.keloko). 

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html