MEDAN - Pesta demokrasi tinggal menunggu waktu, banyak gagasan dan ide yang muncul dari kalangan calon legislastif untuk berkompetisi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Abdul Azis salah satu calon legislatif (Celeg) 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki program penerapan advokasi pelayanan publik di Kota Medan harus ditingkatkan.
"Masyarakat Medan harus kita berikan pelayanan penuh untuk masalah hak, untuk itu kita perlu mediasi secara hukum agar hak masyarakat tidak tertindas," ungkapnya, Minggu (24/2).
Abdul Azis merupakan mantan Kepala Stasiun Meterologi Maritim Belawan, ia berkecimpung ke dunia politik, akan memprioritaskan pelayanan fasilitas umum dan memperjuangkan aspirasi pemudi di bidang olah raga, budaya dan seni.
Oleh karena itu, caleg dari Dapil V Kota Medan berkepribadian sederhana ini juga menggagas kepentingan umum dengan visi menjalankan amanah yang bersih, mantap, rapi, tertib dan hebat.
"Kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan iklas dan bijaksana. Harapannya, masyarakat mampu mendukungnya dalam pesta demokrasi yang akan diikutinya pada 17 April mendatang," ucap Abdul Azis.
Ia yang kini aktif Dewan Pengawas Pusat Zakat Umat Sumut, akan membangun sarana aspirasi bagi warga Medan secara terpusat, sehingga apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat dapat teradvokasi.
"Kita ingin, semua kebijakan pemerintah dapat dicontrol langsung oleh masyarakat. Makanya, ini menjadi prioritas kita dalam meningkatkan kepentingan umum di masyarakat," bebernya. (mu-1).
Oleh karena itu, caleg dari Dapil V Kota Medan berkepribadian sederhana ini juga menggagas kepentingan umum dengan visi menjalankan amanah yang bersih, mantap, rapi, tertib dan hebat.
"Kita akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan iklas dan bijaksana. Harapannya, masyarakat mampu mendukungnya dalam pesta demokrasi yang akan diikutinya pada 17 April mendatang," ucap Abdul Azis.
Ia yang kini aktif Dewan Pengawas Pusat Zakat Umat Sumut, akan membangun sarana aspirasi bagi warga Medan secara terpusat, sehingga apa yang menjadi keluhan dan keinginan masyarakat dapat teradvokasi.
"Kita ingin, semua kebijakan pemerintah dapat dicontrol langsung oleh masyarakat. Makanya, ini menjadi prioritas kita dalam meningkatkan kepentingan umum di masyarakat," bebernya. (mu-1).
