Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Dr. Ir. Damayanti Lubis prihatin akan nasib perawat, terutama yang berstatus tenaga sukarela, honor, yang gajinya jauh dibawah UMR.
"Saya akan memfasilitasi dengan Kementerian Kesehatan RI, agar peraturan pemerintah atas UU No. 38/2014 segera dibuat, sebab sudah 4 tahun mengendap," ujarnya ketika memberikan pengarahan pada seminar dan musda PPNI ke-3 Kota Binjai, di aula Pemko, Sabtu (24/3/2018).
Ketua DPW PPNI Sumatera Utara Mansyur sangat berharap Damayanti Lubis yang merupakan warga Sumatera Utara membantu memperjuangkan hak-hak perawatan, terutama kekuatan hukum, sehingga perawat bekerja secara profesionalisme.
Mansyur menyebutkan, pihaknya sudah empat kali ingin langsung ketemu Presiden RI Joko Widodo agar UU No.38/2014 segera dibuatkan peraturan pemerintahnya. Bahkan ada wacana perawat melakukan mogok nasional.
"Kita masih melakukan kompromi dan konsultasi dengan pejabat di Jakarta dan saat ini kita tetap berkomitmen meningkatkan kinerja dan melakukan berbagai pengabdian di masyarakat,” ujarnya.
Mansyur mengemukakan, PPNI sudah melaksanakan bakti sosial terhadap masyarakat yang terkena erupsi Gunung Sinabung.
"Kita akan lakukan pengabdian sosial pada hari perawat sedunia 12 Mei seraya berharap pemerintah memperhatikan nasib perawat yang sudah bekerja membantu kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Walikota Binjai diwakili Direktur RSUD dr. Djoelham Binjai Sugianto yang membuka seminar dan Musda ke-3 PPNI Kota Binjai juga berharap hak perawat segera bisa terwujud, sehingga sistim kerja dan hak keperawatan melayani kesehatan punya kekuatan hukum.
"Seminar dan Musda PPNI Kota Binjai diharapkan melahirkan pimpinan dan program kerja sebagai peningkatan propesionalisme keperawatan di Indonesia," ujarnya. (Ismail)
