Ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, yang diwakili oleh Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, secara resmi membuka rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2019 di Balai Diklat Cikaok, Kecamatan STTU Julu, Rabu (28/3/2018) pagi.
Dalam arahan Bupati yang dibacakan Sekda, diutarakan bahwa secara ideal Musrenbang melibatkan masyarakat untuk mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah duduk bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat," sebutnya.
Dia menambahkan bahwa Musrenbang juga merupakan forum pertemuan antara pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
Disampaikan juga bahwa penyusunan RKPD dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan money follow programme.
“Ini berarti nomenklatur harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana terdapat dalam nawacita," ujar Bupati.
Pada perencanaan pembangunan ini juga dilakukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, pendekatan integratif, yaitu dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus, serta pendekatan spasial, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
Sementara, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Ir. Eric Aruan, MM selaku Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setdaprovsu, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Pakpak Bharat ini.
“Musrenbang adalah suatu hal yang penting dan strategis untuk penajaman program dan penjabaran visi-misi Kabupaten," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD, yang diwakili Mhd. Said Darwis Boangmanalu menyebutkan bahwa Musrenbang merupakan amanah undang-undang yang harus dijalankan.
“Pemkab Pakpak Bharat, dalam hal ini OPD-OPD, harus menghimpun usulan yang ada dari Desa sampai Kabupaten berdasarkan skala prioritas," tegasnya, seraya meminta agar pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi dari masyarakat include di dalam Musrenbang ini.
Kepala Bappeda, Jalan Berutu, S.Pd, MM, yang didampingi Ka. Bidang Litbang, Pengembangan Data dan Informasi, Charles Tumanggor, S.Si, MM, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa Musrenbang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 28 sampai 29 Maret 2018.
Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada 22 Januari hingga 6 Februari 2018, dan Musrenbang Kecamatan pada 5 Februari hingga 14 Februari 2018, serta Musrenbang Forum OPD pada 19 hingga 20 Maret 2018.
“Musrenbang RKPD ini sebagai penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang pelaksanaan Musrenbangnya dilaksanakan pada bulan depan. Selain itu juga untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemkab Pakpak Bharat pada Musrenbang tingkat Kecamatan sebelumnya, sekaligus membahas hasil Musrenbang Forum OPD yang dilaksanakan minggu lalu," katanya.
Dia juga menambahkan bahwa pada pelaksanaan ini dilakukan penajaman indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam acara ini juga dilakukan pemaparan materi oleh Narasumber dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan OPD lingkup Pemprovsu.
Selain itu pada acara pembukaan dilakukan penyerahan cendera mata bagi perwakilan dari Pemprovsu dan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Sekda, perwakilan DPRD dan Dandim. (Kominfo Pb)
