Satu dari sepuluh Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu kawasan Danau Toba yang berada di Sumatera Utara akan dikembangkan pemerintah.
Berkaitan dengan dengan hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH yang daerahnya masuk kawasan Danau Toba, Rabu (10/1/2018) ikut menghadiri rapat koordinasi pembahasan perkembangan KSPN di Institut Del Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama Laguboti Balige, Kabupaten Tobasa.
Rapat yang dibuka oleh Menteri Koordinator Maritim (Menko) Maritim Luhut Binsar Panjaitan didampingi menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wagubsu Nur Hazizah Marpaung sekira pukul 11:00 Wib adalah untuk mewujudkan pengembangan pariwisata di Indonesia.
Oleh karena itu, demi terwujudnya prioritas pemerintah tersebut, tentunya memerlukan infrastruktur seperti akses jalan, air , bandara dan transportasi, baik darat maupun udara.
“Kabupaten Karo masuk wilayah KSPN karena daerah Tongging masuk kawasan Danau Toba. Jadi kita ikut tercakup sebagai salah satu kawasan destinasi objek wisata Danau Toba. Makanya saya sebagai kepala daerah di Karo tentunya diundang menghadiri rapat,” ujar Bupati Karo ketika dihubungi melalui selular.
Dijelaskannya, daerah yang meliputi KSPN adalah lokasi yang memiliki kepentingan nasional dan akan menerima dana infrastruktur nasional untuk menyediakan sarana prasarana seperti jalan, air, bandara, dan sebagainya sesuai kondisi, dana dan wilayahnya. Itu semua akan disediakan pemerintah, sehingga meningkatkan nilai lahan lebih tinggi.
“Melalui sejumlah strategi utama, nilai lahan tersebut akan semakin meningkat. Tentunya itu akan mendorong orang lokal mengkapitalisasi hak properti dan pengembangan seperti usaha hotel, resort dan villa,” sebutnya.
Dan pastinya, sambung Bupati lagi, dengan berjalannya pembangunan KSPN. Otomatis segudang bisnis sektor pariwisata akan datang berpartisipasi, baik pihak swasta maupun masyarakat lokal dan pemerintah pusat sendiri melalui Badan Pengembangan Wilayah Infrastruktur Pengadaan (BPWIP).
“Semuanya telah tersedia, dimulai dari dana pembangunan untuk bedah rumah per-Kabupaten sekawasan Danau Toba dan direncanakan akan dilakukan terlebih dulu sebanyak 300 unit di tahun 2018 ini melalui Kementerian PU PR,” tambahnya.
Jika semua itu terelaisasi tentunya akan menghasilkan aliran pendapatan dari biaya lisensi, usaha patungan dan lain sebagainya seperti Home Stay, Restoran, Cafe, Agen perjalanan, industri rumah tangga, pasar seni dan kerajinan khas, Agro Wisata hingga rental sepeda, motor dan mobil dan lain lain.
"Inilah salah program Pemerintah Pusat bahwa KSPN sebagai tempat ideal mengembangkan bisnis sektor pariwisata lokal dengan dana pihak ketiga. Semuanya akan berdampak memajukan perekonomian sekawasan Danau Toba yaitu Daerah Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Tapanuli Utara, Dairi, Pakpak Bharat dan daerah Simalungun. Nantinya kita juga yang akan menikmati keuntungan dalam sektor pariwisatanya,” ungkapnya.
Selain itu, penciptaan Zona Ekonomi Khusus (KEK) melalui Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) tertuang dalam rapat memperkuat dan memungkinkan menciptakan ukuran dan cakupan KSPN Danau Toba menjadikannya pertaruhan maju tidaknya kawasan sebagai "All in One Eco Solutions" (Semua dalam Satu Solusi Eco) yang melindungi lingkungan, mempromosikan pembangunan daerah berkelanjutan berskala besar serta menciptakan tingkat pengembalian yang tinggi bagi para pelaku bisnis sektor Eco Wisata di Kabupaten Karo sendiri. (Marko)
