 |
| Bahas relokasi |
Relokasi tahap kedua harus segera rampung di bulan Oktober atau Nopember 2017 agar bisa masuk relokasi tahap ke tiga. Segera buatkan SK bupati dengan cara "by name, by addres, dasar tersebut ajukan ke BNPB maka uangnya akan kita cairkan,” Deputi Bidang RR BNPB, Ir. Hermansyah, Jumat (14/7) di Jakarta saat berdiskusi dengan Pemkab Karo terkait percepatan penyiapan lahan di Sioasar
Relokasi tahap dua bagi 1089 kepala keluarga dan 348 kepala keluarga bagi hunian sementara (Huntara) dari empat desa yang terdampak erupsi gunung Sinabung ditargetkan rampung bulan Nopember tahun ini. Ada empat desa yang warganya akan direlokasi pada tahap kedua, yakni Guru Kinayan, Berastepu, Kuta Tonggal, dan Gamber.
Dikatakan, relokasi tahap dua diperkirakan akan rampung pada bulan Nopember. Jika relokasi ini telah dilakukan, maka pemerintah akan menyusun proses relokasi untuk tahap selanjutnya. "November selesai, Desember bisa ditempati. Tahap dua selesai, tahap tiga bisa dilakukan. Januari 2017 sudah bisa persiapan untuk yang ketiga," papar Hermensyah.
Jika bulan November ini, sudah selesai semuanya penyelesaian pengungsi, saya bersama pak Abed Nego Tarigan dari Kantor Staf Presiden (KSP) akan mengundang Presiden RI Joko widodo untuk bisa ber hari Natal di Tanah Karo, ujar Roi Abimanyu (Kantor Staf Presiden).
Bupati Karo mengungkapkan banyak terkendala saat ini tentang sewa rumah, sewa lahan dan jatah hidup (jadup) pengungsi belum terbayar. Pemkab Karo berharap, kedepan agar semuanya dibayarkan oleh BNPB. Disamping itu, Bupati Karo yang didampingi Kalak BPBD Ir Martin Sitepu telah mengajukan lahan untuk pembangunan rumah relokasi tahap 3 dan telah clear and clean seluas 580 ha di Sioasar, ujarnya.
Menyikapi keluhan Bupati Karo, Direktur BNPB mengaku akan membayarkannya, asalkan semuanya sudah terdata ulang, "by name by addres” ujar Hermansyah.
Dalam pertemuan yang dipandu Sekretaris Umum BNPB, Ir.Dody Ruswandi, MSCE, sejumlah hal yang dibicarakan yakni, percepatan penyiapan lahan Sioasar untuk pertanian dan pemukiman. BNPB sudah memfasilitasi Pemkab Karo dengan Kementerian LHK. LHK akan menyiapkan tim untuk verfikasi setelah surat rekomendasi propinsi turun.
“Saat ini, tim propinsi sedang di lapangan. Jadi pertemuan hari ini, bagian yang di informasikan dalam rapat kordinasi hari ini. Huntara yang dibangun akan segera difinalisasi oleh Kementerian PUPR dan minta dukungan percepatan pemasangan instalasi air dan listrik,” ujarnya.
Dilaporkan, saat ini pembangunan fisik Huntara sudah mencapai 90%, minggu depan, Pemkab Karo diminta menyiapkan skenario jangka pendek untuk memastikan posko pengungsi di tutup dalam jangka panjang dengan tanggungjawab negara tetap berlangsung. Misalnya, sewa lahan/rumah. Pemerintah pusat akan melakukan verifikasi dari skenario - skenario yang diusulkan.
Selanjutnya, Pemprovsu dan Pemkab Karo, diminta memperbaiki postur anggarannya untuk penanganan pengungsi. Dalam tahun ini, harus segera direvisi rencana aksi karena sudah akan berakhir rencana aksi yang ada, serta perlu berbagai penyesuaian sesuai dinamika terkini.
Turut hadir mendampingi Bupati Karo, Plt Sekda Karo, Jernih Tarigan, Asisten 1 Suang Karo-karo, Kalak BPBD Ir.Martin Sitepu, Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan. Dari BNPB terlihat hadir yakni, Ir.Taufik Kartiko,MSi Direktur Penanganan Pengungsi pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Tetty Saragih, AK Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala BPBD Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis.Seterusnya, Roy Abimanyu Staf Presiden, Abed Nego Tarigan Staf Presiden. Dra. Detty Rosita, M.Pd., Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana. (Marko)
