Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi resmi melantik dan mengambil sumpah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi serta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) yang merupakan pasangan pemenang Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017 lalu.
Pelantikan yang digelar di Aula Martabe Kantor Gubsu, Senin (22/05/2017) ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia terhadap kepala daerah hasil Pilkada yang sudah habis masa jabatannya.
Kedua pasangan kepala daerah yang dilantik tersebut yakni Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar untuk Wali Kota-Wakil Wali Kota Tebing Tinggi dan Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul sebagai Bupati-Wakil Bupati Tapteng.
"Hari ini kita melantik kepala daerah hasil Pilkada yang lalu. Pelantikan ini dilakukan secara serentak khusus untuk kepala daerah dan wakil yang sudah berakhir masa jabatannya. Jadi kalau sudah berakhir hari ini dilantik secara serentak di seluruh Indonesia, kalau belum akan ditunggu sampai berakhir masa jabatannya," ujar Erry.
Untuk tahun 2017 ini, sambung Erry, hanya ada dua daerah di Sumut yang menggelar Pilkada yakni Tapanuli Tengah dan Tebing Tinggi. Kedua kepala daerah ini sekarang sudah dikukuhkan karena masa jabatan untuk periode yang sebelumnya sudah berakhir.
"Kepada Wali kota Tebing Tinggi dan wakilnya serta Bupati dan wakil, saya harap bisa merangkul kembali semua komponen masyarakat yang mungkin karena pilkada terpecah dan terkotak-kotak. Mari kita rangkaikan kembali untuk bangun daerah masing-masing," tegasnya.
Yang terpenting, lanjut Erry, Wali Kota dan Bupati diminta untuk menerapkan dan menjalankan sistem E-Government yang sekarang sedang menjadi fokus dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).
Apalagi, tambahnya, penerapan E-Government ini merupakan saran dari tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dimana sebagai upaya untuk pencegahan tindak korupsi harus diutamakan penerapan E-Government.
Seperti diketahui, E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang efisiensi dalam hal ini oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dalam urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
"Selain itu, yang kita minta kepada kepala daerah yang baru dilantik ini untuk dapat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di daerahnya. Bupati dan Wali Kota terpilih juga kita harapkan bisa melaksanakan janjinya sesuai dengan visi dan misinya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah," pungkasnya.(sandy)
Pelantikan yang digelar di Aula Martabe Kantor Gubsu, Senin (22/05/2017) ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia terhadap kepala daerah hasil Pilkada yang sudah habis masa jabatannya.
Kedua pasangan kepala daerah yang dilantik tersebut yakni Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar untuk Wali Kota-Wakil Wali Kota Tebing Tinggi dan Bakhtiar Ahmad Sibarani-Darwin Sitompul sebagai Bupati-Wakil Bupati Tapteng.
"Hari ini kita melantik kepala daerah hasil Pilkada yang lalu. Pelantikan ini dilakukan secara serentak khusus untuk kepala daerah dan wakil yang sudah berakhir masa jabatannya. Jadi kalau sudah berakhir hari ini dilantik secara serentak di seluruh Indonesia, kalau belum akan ditunggu sampai berakhir masa jabatannya," ujar Erry.
Untuk tahun 2017 ini, sambung Erry, hanya ada dua daerah di Sumut yang menggelar Pilkada yakni Tapanuli Tengah dan Tebing Tinggi. Kedua kepala daerah ini sekarang sudah dikukuhkan karena masa jabatan untuk periode yang sebelumnya sudah berakhir.
"Kepada Wali kota Tebing Tinggi dan wakilnya serta Bupati dan wakil, saya harap bisa merangkul kembali semua komponen masyarakat yang mungkin karena pilkada terpecah dan terkotak-kotak. Mari kita rangkaikan kembali untuk bangun daerah masing-masing," tegasnya.
Yang terpenting, lanjut Erry, Wali Kota dan Bupati diminta untuk menerapkan dan menjalankan sistem E-Government yang sekarang sedang menjadi fokus dari Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).
Apalagi, tambahnya, penerapan E-Government ini merupakan saran dari tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dimana sebagai upaya untuk pencegahan tindak korupsi harus diutamakan penerapan E-Government.
Seperti diketahui, E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang efisiensi dalam hal ini oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya dalam urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
"Selain itu, yang kita minta kepada kepala daerah yang baru dilantik ini untuk dapat memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di daerahnya. Bupati dan Wali Kota terpilih juga kita harapkan bisa melaksanakan janjinya sesuai dengan visi dan misinya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah," pungkasnya.(sandy)
