[caption id="attachment_75533" align="aligncenter" width="1000"]
Pantai laut Belawan[/caption]
Wacana pendalaman dan pelebaran alur di sepanjang bibir pantai Belawan mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian nelayan tradisional.
Dengan tegas, Ketua Komunitas Nelayan Ambay dan Tradisional (Konantras) Kota Medan, Budi Yanto menolak wacana yang merugikan sejumlah masyarakat tradisional di Belawan.
Dijelaskan Budi, rencana pelebaran alur di sepanjang Pelabuhan Belawan menuju alur PLTU Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak akan berlangsung pada tahun 2018.
Untuk itu, sejumlah pemukiman yang berada di sekitaran pinggir pantai akan digusur, sehingga masyarakat nelayan akan hilang tempat tinggal. Selain itu juga, nelayan tradisional yang mencari nafkah di pinggiran pantai tidak dapat lagi mencari hasil laut.
"Kemarin sudah kita dengar dan sudah berulang kali dilakukan rapat tentang wacana ini, alur dilebarkan dengan jarak 20 hingga 30 meter dari pinggi pantai ke daratan. Untuk kedalaman ke bawah mencapai 7 hingga 8 meter, kemungkinan proyek itu ditangani oleh PT Pelindo," kata Budi, Rabu (5/4).
Pengorekan dan pelebaran alur itu untuk kepentingan PLTU Paluh Kurau agar kapal - kapal besar dari luar negeri dapat memasok bahan logistik ke perusahaan milik PT Sanghai.
"Selama ini logistik ke Paluh Kurau dilakukan dengan translit dari pelabuhan, jadi rencananya pelebaran ini untuk memudahkan barang masuk ke PLTU. Untuk itu kita sudah menyurati Pemprovsu dan DPRD Sumut mengenai dampak dan akibat wacana yang akan segera dilakukan. Tapi, belum juga ada respon dari pemerintah," ungkap Budi.
Ditegaskan Budi lagi, apabila proyek wacana itu tetap berlangsung, pihaknya akan menyurati menteri perikanan dan kelautan untuk mengkaji ulang wacana tersebut.
"Kalau persoalan ini belum ada solusi, maka masyarakat nelayan tradisional di Belawan akan melakukan demo besar - besaran," tegas Budi di Belawan.
Terpisah, Humas PT Pelindo cabang Belawan, Khairul Aulya ditanya soal wacana itu membenarkan sudah masuk tahap pembahasan dalam rapat kordinasi.
"Memang benar, tahun 2018 ini akan dilaksanakan pendalaman dan pelebaran alur, untuk mekanisme program itu langsung ditangani Kementrian Perhubungan di pusat," kata Khairul.
Sedangkan pihak PT Pelindo, kata Khairul, selama ini masih menunggu pelimpahan proses pelaksanaan program tersebut. "Untuk teknis pengerjaan biasanya kita yang melaksanakan, tapi kita sifatnya hanya menunggu. Untuk lebis jelas mengenai program itu tanya ke Syhabandar," jelas Khairul. (mu-1)
Pantai laut Belawan[/caption]Wacana pendalaman dan pelebaran alur di sepanjang bibir pantai Belawan mengancam tempat tinggal dan mata pencaharian nelayan tradisional.
Dengan tegas, Ketua Komunitas Nelayan Ambay dan Tradisional (Konantras) Kota Medan, Budi Yanto menolak wacana yang merugikan sejumlah masyarakat tradisional di Belawan.
Dijelaskan Budi, rencana pelebaran alur di sepanjang Pelabuhan Belawan menuju alur PLTU Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak akan berlangsung pada tahun 2018.
Untuk itu, sejumlah pemukiman yang berada di sekitaran pinggir pantai akan digusur, sehingga masyarakat nelayan akan hilang tempat tinggal. Selain itu juga, nelayan tradisional yang mencari nafkah di pinggiran pantai tidak dapat lagi mencari hasil laut.
"Kemarin sudah kita dengar dan sudah berulang kali dilakukan rapat tentang wacana ini, alur dilebarkan dengan jarak 20 hingga 30 meter dari pinggi pantai ke daratan. Untuk kedalaman ke bawah mencapai 7 hingga 8 meter, kemungkinan proyek itu ditangani oleh PT Pelindo," kata Budi, Rabu (5/4).
Pengorekan dan pelebaran alur itu untuk kepentingan PLTU Paluh Kurau agar kapal - kapal besar dari luar negeri dapat memasok bahan logistik ke perusahaan milik PT Sanghai.
"Selama ini logistik ke Paluh Kurau dilakukan dengan translit dari pelabuhan, jadi rencananya pelebaran ini untuk memudahkan barang masuk ke PLTU. Untuk itu kita sudah menyurati Pemprovsu dan DPRD Sumut mengenai dampak dan akibat wacana yang akan segera dilakukan. Tapi, belum juga ada respon dari pemerintah," ungkap Budi.
Ditegaskan Budi lagi, apabila proyek wacana itu tetap berlangsung, pihaknya akan menyurati menteri perikanan dan kelautan untuk mengkaji ulang wacana tersebut.
"Kalau persoalan ini belum ada solusi, maka masyarakat nelayan tradisional di Belawan akan melakukan demo besar - besaran," tegas Budi di Belawan.
Terpisah, Humas PT Pelindo cabang Belawan, Khairul Aulya ditanya soal wacana itu membenarkan sudah masuk tahap pembahasan dalam rapat kordinasi.
"Memang benar, tahun 2018 ini akan dilaksanakan pendalaman dan pelebaran alur, untuk mekanisme program itu langsung ditangani Kementrian Perhubungan di pusat," kata Khairul.
Sedangkan pihak PT Pelindo, kata Khairul, selama ini masih menunggu pelimpahan proses pelaksanaan program tersebut. "Untuk teknis pengerjaan biasanya kita yang melaksanakan, tapi kita sifatnya hanya menunggu. Untuk lebis jelas mengenai program itu tanya ke Syhabandar," jelas Khairul. (mu-1)
