DELISERDANG | Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Deliserdang akan menggelar kegiatan Bimbingan Tehnik yang digagas APDESI bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Mandiri Indonesia di hotel Danau Toba Internasional Medan pada 11-14-2024 nanti.
Ilustrasi
Dalam kegiatan itu, Kepala Desa diwajibkan membayar biaya akomodasi kegiatan sebesar Rp 14.000.000,' perorang dan disetor langsung pada penyelenggara dan masing masing desa mengirimkan dua orang. Adapun sumberdaya kegiatan tentunya berasal dari Anggaran Dana Desa yang ada.
Kegiatan bimtek ini berjudul pelatihan lanjutan dengan tema pengembangan inovasi Tanaman Hidroponik peternakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa serta strategi pengembangan Urban Farming sayuran hidroponik.
Namun ironisnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) Kabupaten Deliserdang Ari Mulyawan saat dikonfirmasi tidak tau kalau ada kegiatan seperti ini akan dilakukan oleh para Kepala Desa.
" Tidak ada laporan atau pemberitahuan ada kegiatan seperti ini ke kami ( Dinas PMD) tapi nanti saya cek lagi sama Kepala Bidangnya," ucap PLT Kadis PMD Kabupaten Deliserdang.
Menurut pendapat Pengurus Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, Faisal Tanjung mengatakan. Kegiatan Bimtek Kepala Desa ini sebetulnya baik kalau benar benar dapat diserap manfaatnya dan diimplementasikan serta dijalankan oleh Kepala Desa hingga membuat desa mereka tersebut menjadi maju.
" Tapi sekarang ini kelihatannya terlalu berlebihan dilakukan, dan dicari cari alasannya karena dapat untung banyak bagi penyelenggara dan sponsor dibelakang kegiatan itu. Lagi pula belum ada nampak implementasi dari manfaat Beratus bimtek yang sudah dilakukan dan menelan milyaran anggaran dana desa itu. Tidak ada yang nampak, hanya seperti pindah tidur saja dihotel. Kalau kurang yakin coba ditanya saat ini apa hasil atau ilmu yang sudah didapat para kepala desa itu selama beratus kali bimtek. Ya itu itu saja, tidak ada yang diserap," sebut Faisal Tanjung.
Faisal berharap, agar ada perbaikan cara bagaimana uang Dana Desa dan Add di desa itu lebih menunjukkan hasil yang tepat demi kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat.
" Saran saya sebagai masyarakat, kepada Dinas PMD Deliserdang sebagai wasit dari Kepala Desa tolong dikaji ulang kegiatan seperti ini yang saya pikir hanya membuat penyelenggara dan sponsornya untung besar. Apalagi kegiatan itu tak diketahui " siluman". Aparat Hukum juga jangan tutup mata," pungkasnya.( Wan)
