 |
| Pelantikan PPK se Kabupaten Deliserdang di D Prima Hotel Jalan Bandara Kualanamu Deliserdang Kamis 16/5/2024 |
Pasalnya, sejumlah warga Kabupaten Deliserdang menilai melantik kembali petugas PPK yang bermasalah itu sarat kepentingan. Baik itu kepentingan orang dalam KPU maupun kepentingan calon yang akan maju pada pilkada nanti.
" Ini nampak kali mencurigakan, kenapa dipaksakan oknum PPK yang sudah tau bermasalah. Meski Ketua KPU Deliserdang Relis Yanthi Panjaitan itu mengatakan di media kalau belum ada putusan terkait menyebutkan PPK yang dimaksud itu bersalah, tapi hal ini sudah menyebar luas dimasyarakat dan ada yang berani mengaku dirugikan oleh oknum yang disebut dengan bukti sudah melaporkan secara resmi tertulis ke KPU dan Bawaslu. Mau bukti apa lagi. Ada apa dengan KPU dan Bawaslu ini," ucap Yahya Saragih Tokoh Masyarakat Kabupaten Deliserdang.
Yahya menambahkan, kalau jawabannya belum ada putusan resmi dari KPU dan Bawaslu tentang PPK itu terbukti. Itu bukan jawaban tepat.
" KPU dan Bawaslu itu penyelenggara Pemilu yang harus menciptakan Pemilu yang kondusif,jujur, adil bermartabat, tidak menimbulkan ketidak percayaan masyarakat atas hasil yang diperoleh nanti. Masih banyak orang lain yang bersih dan memiliki kemampuan menjadi PPK mengapa harus pasang badan untuk itu," ujar Yahya.
 |
| Petugas PPK Disumpah |
“ Bila ternyata ada tanggapan atau keluhan masyarakat terhadap anggota-anggota PPK yang terpilih dan dilantik untuk dapat segera dilakukan klarifikasi bahkan bila perlu investigasi mengapa sampai terpilih oknum-oknum anggota PPK yang terindikasi masalah pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang lalu untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu,” kata Timo.
Timo Daulay yang merupakan Mantan Komisioner KPU Deliserdang dua periode itu menyampaikan ucapan selamat kepada Anggota PPK yang baru dilantik.
“Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada semua calon anggota PPK yang dilantik hari ini sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan pada Pilkada 2024, hanya saja ada kekecewaan di hati ketika membaca pengumuman hasil penilaian calon PPK, ternyata ada calon PPK yang pada saat Pemilu 2024 adalah anggota PPK di beberapa kecamatan yang terindikasi melakukan pergeseran-pergeseran suara dan hal ini sudah terbukti ketika pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deliserdang, beberapa kecamatan tersebut baru bisa menyelesaikan rekapitulasi, ya setelah dilakukan perbaikan dengan cara menyandingkan data di C hasil dengan D hasil Kecamatan,” sebut Timo.
Timo mengakui, semasa dia menjabat sebagai Komisioner KPU Deliserdang, oknum PPK yang dilantik yang diduga bermasalah tersebut saat diminta klarifikasi beralasan salah input. “Semuanya mengatakan salah input, tapi anehnya salah input kok pergeserannya semua di partai dan Caleg yang sama. Berartikan ada unsur kesengajaan,” akunya.
Timo menyebut, sebagai orang yang pernah menjadi penyelenggara di tingkat KPU Deliserdang tentu berharap pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini berjalan aman, damai, lancar dan partisipasi pemilih meningkat.
“Namun, melihat dari kondisi dimana masih masuknya oknum anggota PPK di beberapa kecamatan yang diduga melakukan praktek penggelembungan suara pada Pemilu 2024 tentu akan menimbulkan tanda tanya pada masyarakat, apakah nanti masih bisa dipercaya amanah ketika melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2024. Krisis kepercayaan dari berbagai pihak mengkhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada,” sebutnya.
Tidak hanya itu, menurut Timo dampaknya akan dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih di Deliserdang dan juga kepercayaan terhadap Pasangan Calon (Paslon) Bupati/wakil Bupati yang terpilih. “Jangan sampai ada anggapan bahwa Paslon tersebut tersebut dimenangkan oleh oknum penyelenggara Pemilu di Deliserdang bukan karena pilihan rakyat Deliserdang,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU Deliserdang, Relis Yanthy Panjaitan ketika dikonfirmasi membantah adanya oknum PPK yang dilantik bermasalah. Menurutnya, belum ada satu putusan yang menyatakan oknum PPK itu terlibat pelanggaran.
“Kan begini semua orang berhak mendaftar menjadi PPK. Kemudian untuk teman-teman yang menjadi penyelenggara kan (PPK) belum ada putusan baik itu Bawaslu maupun KPU yang menyatakan mereka melakukan pelanggaran,” katanya.
Relis menyampaikan, bahwa berdasarkan pengakuan oknum PPK tersebut, adalah terjadinya salah input.
“Kawan-kawan itukan, misalnya ada (dituduh) penggelembungan (suara), itukan mereka menyampaikan kesalahan penginputan. Dan sekali lagi kami sampaikan belum ada putusan mereka melanggar,” tegasnya.
Beberapa oknum PPK yang dilantik kembali yang diduga terlibat pergeseran suara atau perpindahan suara untuk menguntungkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) seperti di Kecamatan Tanjung Morawa inisial W dan inisial H, di Kecamatan Delitua inisial B, A dan F, di Kecamatan Patumbak inisial M, di Kecamatan Kutalimbaru inisial Y dan inisial L. Sedangkan di Kecamatan Lubukpakam inisial T, videonya mengembalikan uang telah beredar dipublik.
Tujuh oknum PPK bermasalah yang dilantik ini diduga titipan orang orang tertentu yang memiliki kepentingan atas penyelenggaraan Pilkada hingga terkesan dipaksakan dan oknum Komisioner KPU ada yang pasang badan melakukan pembelaan. ( Wan)
