Kepala BNN RI: Pemberantasan Narkoba Butuh Dukungan Semua Pihak

Sebarkan:

Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom.

MEDAN | Kejahatan narkotika sebagai transnational organized crime senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan transportasi, dan perkembangan ekonomi dunia.

Jaringan sindikat narkotika internasional mempersenjatai diri dengan teknologi yang semakin canggih dan menerapkan organisasi sistem sel yang kian sulit dilacak.

Fenomena ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan bagi negara di seluruh dunia.

Situasi dan kondisi ini mengharuskan adanya sinergi dan kolaborasi antar negara di seluruh dunia dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Indonesia dengan karakteristik wilayah lautan terluas di dunia dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, seperti Malaysia, Filipina, Laut Cina Selatan, Singapura, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini memiliki risiko kejahatan narkotika yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain yang memiliki kondisi geografis berbeda.

Untuk itu, sebagai upaya melindungi bangsa dan negara dari ancaman narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai leading institution dalam pencegahan dan penanganan permasalahan narkotika di Indonesia terus menjajaki peluang kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung program P4GN.

Saat ini diinformasikan bahwa terdapat 54 orang warga negara asing dari Benua Amerika, Benua Eropa, dan Benua Asia yang diamankan oleh BNN pada periode 2021 s.d. 2023 atas keterlibatannya dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan warga negara Indonesia yang terlibat tindak pidana narkotika di luar negeri pada tahun 2021 tercatat terdapat 135 orang, dengan jumlah WNI terbanyak terlibat tindak pidana narkotika di Malaysia.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Februari lalu Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom didampingi Kepala BNN Provinsi yang berada di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia menginisiasi pertemuan dengan Pemerintah Malaysia dan Singapura untuk membahas permasalahan narkotika serta melakukan kerja sama penguatan perbatasan pada masing-masing negara.

"Dalam lingkup nasional, BNN juga menggencarkan sosialisasi bahaya narkotika dalam rangka memberikan edukasi dan meningkatkan kewaspadaan serta daya tangkal masyarakat di kawasan pesisir dan perbatasan seperti yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, pada 23 hingga 24 April 2024," ujar Komjen Pol Marthinus Hukom saKapoldasu Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, saat Workshop Indonesia Bersinar di Grand City Hall Medan, Sumatera Utara pada Selasa (23/4/2014) pagi.

Workshop yang mengambil thema "Sinergitas Bersama Dalam Penguatan Desa Bersih Narkoba Menghadapi Kompleksitas Permasalahan Narkoba di Sumatera Utara Guna Mewujudjan Indonesia Bersih Narkoba" ini diikuti Deputi Pencegahan BNN RI, Irjen Pol Dr Drs. Richard M. Nainggolan, SH, MM, MBA, perwakilan Dirjen Polpum Kemendagri, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si (Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya), perwakilan Dirjenpas: Erwedi Supriyatno, Bc IP, SH, MH (Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi).

Kapolda Sumatera Utara : Irjen Pol Agung Setia Iman Effendi, SH, SIK, M.Si, perwakilan Pangdam I Bukit Barisan : Kol Inf M. Ridwan Staf Ahli Pangdam I/Bukit Barisan Bid Ekonomi, Kepala BNNP Sumut,  Brigjen Pol Drs Toga H Panjaitan, perwakilan tokoh agama Dr. H. Arifinsyah, M. AG (Sekretaris Gannas Annar MUI Sumut), perwakilan tokoh masyarakat Dr. Zulkarnain Nasution, MA (Ketua Pimansu Sumut).

Menurut Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom berdasarkan survei prevalensi tahun 2021, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tertinggi di Indonesia.

"Sebanyak kurang lebih 1 juta dari 3,3 juta jiwa penyalahguna narkotika secara nasional berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara," tambahnya.

Secara geografis, Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena berdekatan dengan jalur perdagangan laut internasional dan berbatasan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar serta berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Diharapkannya, melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba), wilayah pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai, akan menjadi pilot project nasional Kelurahan Bersinar di Indonesia. BNN bersama kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan intervensi program P4GN, mulai dari kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, untuk meningkatkan ketahanan di wilayah rawan tersebut.

"Dalam memberantas peredaran narkoba membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. BNN berharap kerja sama dengan negara tetangga tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan perbatasan tetapi juga melalui penyebarluasan informasi secara masif," terangnya.

Juga turut hadir Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy Marbun, Kapolresta Deliserdang, AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo SIK dan undangan lainnya. (ka)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini