 |
| Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Zoni Anwar Tanjung saat memberikan pemaparan |
PADANGSIDIMPUAN | BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kota Padangsidimpuan berupaya untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan Program JKN. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Zoni Anwar Tanjung, Jumat (26/8/2022).
“Upaya komunikasi untuk mendapat masukan yang positif selalu kami lakukan untuk meningkatkan potensi peserta JKN. Sampai dengan Juli 2022, jumlah penduduk Kota Padang Sidempuan yang sudah terlindungi jaminan kesehatan sebanyak 153 ribu jiwa atau 63% dari jumlah penduduk. Artinya, masih terbuka potensi 75 ribu jiwa mendaftar. Jumlah ini bisa kita maksimalkan yang nantinya masuk ke kategori atau segmen yang berbeda-beda,” kata Zoni.
Zoni menambahkan, berdasarkan segmentasi kepesertaan JKN, persentase tiga besar penyumbang jumlah peserta JKN terbesar di Kota Padang Sidempuan berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebesar 23,54%, PBPU Mandiri 17,74%, dan PNS sebesar 11,30%. Jumlah tersebut akan terus mengalami perubahan seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peserta JKN.
Ia pun berupaya mendongkrak pertumbuhan kepesertaan Program JKN dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), salah satunya melalui crowdfunding dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan dan masyarakat untuk berkontribusi menuju Universal Health Coverage (UHC) Kota Padangsidimpuan.
“Pemberian CSR Perusahaan sudah berjalan di beberapa kabupaten/kota. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendaftarkan masyarakat tidak mampu menjadi peserta Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kami juga berharap peserta yang dibiayai non APBN itu bisa meningkat, baik menggunakan CSR, kesadaran mendaftar masyarakat, atau melalui cara lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan, Iswan Nagabe Lubis mengatakan peran dan kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Ia meminta agar seluruh jajaran instansi pemerintah daerah setempat berperan aktif mendorong peningkatan jumlah kepesertaan JKN di Kota Padangsidimpuan.
“Dinas Sosial dan Diduk Capil, silakan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Ini pekerjaan perlu koordinasi dan kecerdasan untuk memadankan data dari sistem. Silakan masing-masing cek terlebih dahulu sistemnya, pastikan apakah kita bisa melakukan konfirmasi antara data kita ke data BPJS Kesehatan untuk percepatan kepesertaan Program JKN,” tutur Iswan. (Syahrul/ST).
