MANDAILING NATAL | Pemkab Madina dan tim Forkopimda bersama perwakilan PT SMGP melakukan rapat koordinasi dan evaluasi terkait perkembangan investigasi mengenai insiden Minggu 6 Maret lalu, yang telah menyebabkan sedikitnya 58 warga Sibanggor Julu dilarikan ke rumah sakit.
Rapat tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Rabu (16/3/2022) sore. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.
Tampak hadir, Sekda Madina Gozali Pulungan, ketua tim investigasi Forkopimda Madina Asisten I Alamulhaq Daulay, Kadis Kesehatan dr Syarifuddin Nasution. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP HM Reza Chairul Akbar, mewakili Dandim Pasi Intel Kodim 0212/TS dan mewakili Kajari.
Seterusnya, hadir camat Puncak Sorik Marapi Akhiruddin Batubara, Kepala Desa Sibanggor Julu Awaluddin, serta perwakilan PT SMGP yang dipimpin oleh Kepala Teknik Panas Bumi Terry Indra dan Ali Sahid.
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari investigasi yang dilakukan terkait insiden yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Sibanggor Julu.
Atika mengatakan bahwa Forkopimda Madina sebelumnya sudah melakukan rapat dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Kamis 10 Maret lalu.
Dan dari hasil pertemuan dengan Gubernur, kata Atika, telah menyepakati beberapa poin yang mana salah satunya Well Pad AAE-05 agar dihentikan pengoperasiannya untuk sementara waktu.
Selain itu, juga telah disepakati tim investigasi dari Forkopimda Provinsi dibentuk.
"Hal yang dilakukan ini merupakan bentuk keseriusan dari Pemkab Madina dalam menyikapi insiden tersebut. Bagi Pemkab keselamatan rakyat hukum tertinggi," kata Wabup termuda itu saat membuka rapat.
Pantauan, dalam rapat koordinasi dan evaluasi itu Sekda Gozali Pulungan bertindak sebagai moderator. Kemudian Sekda mempersilahkan masing-masing peserta rapat menyampaikan pandangannya.
Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dan Ketua tim investigasi Forkopimda Madina Alamulhaq Daulay mengatakan, sejauh ini mereka telah melakukan investigasi ke lokasi PT SMGP dan Well Pad AAE-05.
Kendati sudah turun ke lokasi, bahwa sampai saat ini penyebab dari insiden tersebut belum dapat dipastikan.
"Memang pada saat kita ke lokasi itu tester (penguji) menunjukkan angka 0, artinya tidak mendeteksi adanya paparan gas H2S, namun kan bisa saja hasilnya itu berbeda pada saat kejadian," kata Erwin.
Erwin juga dalam kesempatan itu menyinggung soal komunikasi perusahaan dengan lapisan masyarakat yang tidak harmonis. Selain itu, ia juga menyesalkan perusahaan yang terlalu cepat mengeluarkan pernyataan.
Sementara, Kapolres Madina AKBP Reza dan mewakili Dandim Letkol Rooy Chandra yang diwakili oleh Pasi Intel Kodim 0212 Tapsel, menyampaikan terkait pengamanan yang dilakukan di lingkungan PT SMGP.
Reza mengatakan bahwa TNI-Polri tidak ingin bergesekan dengan masyarakat. Untuk itu mereka berharap agar masyarakat kondusif dan tidak bertindak anarkis dalam menyikapi insiden tersebut.
Kades Sibanggor Julu Awaluddin menyampaikan bahwa wajar masyarakatnya beranggapan kalau insiden yang terjadi merupakan dugaan kelalaian perusahaan. Sebab kata dia, insiden itu terjadi bersamaan saat perusahaan melakukan kegiatan pembukaan sumur (well test).
"Walaupun nanti hasil investigasi tidak menunjukkan adanya paparan gas H2S, tapi wajar saja (insiden) itu kami asumsikan dampak dari perusahaan. Aspirasi dari kami perusahaan harus bertanggungjawab karena kejadian itu bersamaan dengan saat kegiatan pembukaan sumur. Dan setelah ditutup (well pad red) warga tidak lagi mengalami mual. Kami berpendapat kalau itu ialah dugaan kelalaian perusahaan," jelasnya.
Selanjutnya, dari mewakili PT SMGP yang disampaikan oleh Kepala Teknik Panas Bumi Terry Indra.
Terry menyampaikan bahwa saran-saran yang telah diberikan tentu menjadi masukan bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan.
Mengenai tanggung jawab, kata dia, pihak perusahan sudah melakukan rapat internal dan memutuskan bersedia untuk memberikan kompensasi kepada para korban.
Namun, mengenai apa bentuk kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap para korban dalam rapat tersebut tidak disampaikan.
Pihak PT SMGP hanya diminta untuk melakukan pertemuan lanjutan dengan pihak Pemerintahan Desa bersama para korban untuk membahas soal kompensasi yang dimaksudkan tersebut.
Sebelum rapat itu ditutup, Wakil Bupati Madina Atika menyampaikan beberapa kesimpulan dan permintaan dari Pemkab Madina terhadap perusahaan PT SMGP.
Pertama, meminta agar perusahaan segera mengupdate alat detektor yang dilakukan untuk mendeteksi gas H2S di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan ke depan detektor gas juga harus diperbanyak.
Kedua, meminta perusahaan untuk menyiapkan Assembly Point terbaru atau yang terupdate. Hal ini sebagai langkah antisipasi.
"Karena perusahaan ini terus berkembang, Assembly Point ini kapan terakhir di update? Saya tidak tahu kapan ini terakhir di update. Kami dari pihak Pemkab dan Forkopimda diharapkan dikirim ke kami data-data informasi Assembly Point itu yang paling update. Yang merupakan zona aman. Kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi," papar Wabup Atika.
