DELISERDANG | Fantastisnya nominasi uang yang diberikan pada masing masing Desa di seluruh Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun pada prakteknya, sasaran mensejahterakan masyarakat pedesaan ini dirasa masih belum tepat pada sasaran yang diharapkan.
Jumlah ratusan triliun uang dengan pembagian satu miliar perdesa belum tampak membawa kesejahteraan masyarakat. Pada pelaksanaan justru ini menjadi proyek tunai bagi sejumlah oknum yang memanfaatkan kesempatan.
Meski ada dibentuk pendamping Desa yang seyogyanya mengawasi penyelenggaraan Dana Desa itu, justru tak juga menunjukkan fungsi sesungguhnya. Demikian yang disampaikan oleh Ketua LSM Strategi Deliserdang, Indra Prasetyo dalam keterangan persnya, Selasa (06/07/2021).
Menurut Indra, pengelola Anggaran Dana Desa (ADD) yang terpantau pihaknya khususnya di Kabupaten Deliserdang saat ini masih belum tepat sasaran mensejahterakan Rakyat seperti tujuannya.
Kenapa demikian? Kebutuhan pengguna anggaran dana desa yang dikelola oleh Kepala Desa itu tetap mengutamakan menutupi biaya operasional pegawai, Kebutuhan Kantor, rehap kantor, fasilitas kantor, dan kebutuhan operasional lainnya.
Katanya, ini boleh dikatakan semisal dapat satu miliar, enam puluh persen itu untuk kebutuhan penyelenggara. Belum lagi kebutuhan konsolidasi dengan mitra Instansi terkait baik hukum, sipil dan lembaga lainnya.
" Jadi kalau kita pantau itu, dana desa ini paling hanya tersalurkan itu empat puluh atau tiga puluh persen saja. Itupun proyek proyek yang biasa dilakukan seperti lening parit, pembangunan jalan setapak paving blok, baner iklan, spanduk dan rehap kantor desa atau penambahan bangunan. Ini sudah berlangsung sampai sekarang. Tidak ada nampak kesejahteraan masyarakat desa itu," ucapnya.
Apalagi sekarang ini masa pandemi covid-19, program pemerintah untuk membantu masyarakat itu banyak. Bermacam macam namanya. "Kita sebagai masyarakat ini banyak yang tidak tau bagaimana ADD itu direalisasikan," ujarnya.
"Semisal di daerah saya Kecamatan Namorambe. Penggunaan dana Desa itu tidak jelas. Kami masyarakat itu tidak dilibatkan baik dalam sosialisasi maupun pembahasan tentang rencana pembangunan. Tiba tiba saja sudah terbangun lening drainase yang kwalitas pembangunan asal jadi. Ada juga pembangunan jalan gang dengan cor semen atau paving blok, tapi satu gang yang dibangun itu cuma ada dua atau tiga rumah warga saja. Inikan aneh! Apalagi setelah ditelusuri rupanya lokasi yang dibangun itu tempat orang orang dekat Kepala Desa. inikan tidak cocok rasanya," ketusnya.
Oleh karena itu, pihaknya, LSM Strategi sebagai komunitas masyarakat merasa prihatin dengan kondisi pengelola Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Deliserdang. "Terkhusus kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar kiranya membentuk tim independen secara rahasia , melakukan investigasi terhadap penyaluran dan realisasi Dana Desa ini agar tidak diselewengkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," pintanya.
" Kami mendukung langkah pemerintah pusat untuk menciptakan masyarakat pedesaan yang sejahtera ,namun tidak hanya sebatas memberikan saja tanpa melihat manfaat yang dirasakan masyarakat umumnya ,karena kalau ditelusuri saat ini masih jauh dari apa yang diharapkan ,tekanan ekonomi ,minimnya lapangan kerja ,anak putus sekolah masih banyak ditemukan di daerah," pungkasnya.
Sementara itu, Boby Lusaka Purba seorang Jurnalis berkomentar, dia juga menyebutkan bahwa penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Deliserdang ini juga memang perlu mendapat perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
" Saya sepakat dengan rekan LSM Strategi itu. Presiden mestinya membentuk tim khusus yang rahasia kalau memang mau melihat uang ratusan triliun yang disalurkan ke Desa itu memang dapat mensejahterakan Rakyat. Kalau hanya menerima laporan audit resmi dari lembaga yang sehari hari duduk sama dengan penyelenggara anggaran, tidak akan ada temuan kecurangan itu. Tak tertutup peluang KKN itu ada," sebutnya.
Dikatakan Boby, saat ini banyak oknum Kepala Desa tidak mengelola ADD yang jujur pada Masyarakat, Program pembangunan Desa dianggap proyek pribadi , membangun kroni kroni yang bisa tutup mulut dan tutup mata untuk meraup keuntungan pribadi dari ADD itu.
" Masih banyak kita temukan pengelola ADD di Kabupaten Deliserdang ini yang tidak transparan pada masyarakat ,kalau terkait membangun kroni pendukung tentu saja terjadi , ada Kepala Desa yang memecat pegawainya karena tidak mau berkomplot dengannya untuk korupsi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dan setiap melakukan proyek dilakukan sembunyi sembunyi ,kalau ada yang mengungkit langsung cari back up," jelasnya.
Boby berharap, dalam pengelolaan keuangan Dana Desa ini mestinya dilakukan secara transparan dan terbuka dengan masyarakat.
" Seperti di Aceh itu ada suatu kepala Desa ia mengundang Masyarakat secara terbuka dari semua dusun yang ada tak hanya kepala dusun saja , dilakukan musyawarah terbuka program apa yang akan dilakukan dengan dana yang ada dari pusat ini ,bukan hanya sebatas di tulis pada baleho ditempel di kantor desa tapi pelaksanaannya masyarakat tak tau, tiba-tiba udah siap," ungkapnya.(wan)
