Temuan BPK Pemprovsu dan Tatib DPRD Dikangkangi, Delpin Barus: Kita Berani Buka-bukaan Data

Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut Delpin Barus

MEDAN | Terkait semrautnya pelaksanaan tata tertib (Tatib) DPRD Sumut yang akhirnya mendorong Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) bersikap tegas dengan cara walk out dari sidang paripurna DPRD, Delpin Barus mengaku bahwa sikap tersebut memiliki dasar yang cukup kuat.

"Dalam rekomendasi BPK terhadap audit anggaran tahun 2019, kendati mendapatkan WTP, tetapi tidak serta merta pimpinan DPRD dan AKD mengabaikan berbagai tahapan pembahasan sebagaimana seharusnya dilakukan sesuai dengan tatib yang ada. Masih banyak temuan-temuan dari hasil uji petik saat kunjungan dapil yang harus dirapatkan di banggar," ujar Delpin Barus dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020).

Apalagi, menurut Anggota Fraksi PDIP ini, hasil audit BPK tersebut hingga saat ini belum pernah dibahas dan dibicarakan secara resmi di banggar, sehingga tidak bisa dibahas di sidang-sidang yang lebih tinggi.

"Keputusan pimpinan membawa pembahasan LPJP tahun anggaran 2019 langsung ke tahap paripurna merupakan pelanggaran terhadap tatib DPRD," imbuhnya.

Apalagi, kata Delpin, WTP tersebut meninggalkan beberapa persoalan yang harus ditelaah secara detail dan mendalam karena menyisakan beragam persoalan, mulai dari dugaan penyimpangan hingga kepemilikan aset Pemprov yang tidak jelas dan beragam persoalan lain.

"Kita masih melihat beragam persoalan tersebut harus diselesaikan oleh Pemprov dan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena jika demikian maka sesungguhnya kita sedang menimbun masalah, dan Fraksi PDI Perjuangan berani buka-bukaan soal data," ungkap Delpin.

Untuk itu, Delpin meminta pimpinan DPRD dan AKD untuk kembali menegakkan tatib yang ada dan jangan mengangkangi tatib.

"Kalau mau mengangkangi tatib, jelas Fraksi PDI Perjuangan menolak," tutup Delpin. (Sdy)