Hadir Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Wali Kota Oki Doni Siregar, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Kapolres Tebingtinggi AKBP James P Hutagaol, Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin, Forkopimda, para anggota DPRD, para kepala OPD dan lainnya.
Sidang Paripurna DPRD menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan suhu tubuh diukur dengan menggunakan alat thermogun.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan berharap kegiatan menyambut HUT kemerdekaan RI ke-75 harus bisa memaknai semangat para pejuang dalam memerdekaan bangsa Indonesia.
"Kita juga harus bisa menjadikan semangat kemerdekaan ini menjadi semangat bersama-sama untuk mengisi pembangunan negara ini, walaupun saat ini bangsa kita mengalami hal yang sangat besar yaitu pandemi Covid-19," ujar Umar.
"Mari sama-sama kita untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi, karena dengan itu, kita juga bisa disebut sebagai pahlawan yaitu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19," sambungnya.
Umar meminta kepada masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, karena dengan mematuhi hal itu, penyebaran pandemi Covid-19 bisa ditekan.
"Masyarakat jangan menganggap Covid-19 itu hoax, begitu banyak sudah sudah terkonfirmasi positif Covid-19, maka dari itu kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak atau physical distancing dan tidak berpergian ke tempat ramai jika itu dianggap tidak penting," himbaunya.
Umar Zunaidi juga meminta untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuannya. Bangsa Indonesia harus meyakini bahwa setiap ada kesulitan, maka di situlah terdapat kemudahan yang akan ditunjukkan olehnya.
"Kita yakin bahwa Covid-19 ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah kepada bangsa indonesia dan bangsa lain di dunia. Kita yakin Covid-19, Insyaallah akan berlalu," ungkapnya.
Setelah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75, sidang dilanjutkan mendengarkan Presiden Joko Widodo berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan, jangan ada yang merasa paling agamis sendiri serta jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri.
"Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik," tutur Presiden saat menyampaikan Pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT RI ke-75, Jumat (14/8), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, DKI Jakarta.
Jokowi menyebutkan bahwa ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif serta fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.
Semua kebijakan, menurut Jokowi, harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM serta kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan.
"Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar," imbuh Jokowi.
Menurut Jokowi, demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.
Dia menambahkan bahwa agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapa pun yang menggoyahkannya," kata Jokowi.
Sistem pendidikan nasional, menurut Jokiwi, harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.
"Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," ungkapnya.
Semestinya, menurut Jokowi, prilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang 'click' dan menumpuk jumlah 'like', tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.
"Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan, kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri," ungkap Jokowi.
Kemajuan Indonesia, kata Jokowi, harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa.
"Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerja sama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain," katanya.
Peran Lembaga Negara
Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extra-ordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.
"MPR dengan cepat membuat payung program baru 'MPR Peduli Covid-19' serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas, dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian; Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah," ujarnya.
Agenda-agenda legislasi yang lain, kata Jokowi, juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Covid-19.
"Respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD," tutur Jokowi. (Sdy/Ril)
