MEDAN | Puluhan massa demonstran menamakan dirinya Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Pakpak Bharat (DPP PMPB), Kamis (27/8/2020) 'menggeruduk' Kantor Kejati Sumut di bilangan Jalan AH Nasution Medan.
Suasana demo sempat 'memanas'. Demonstran melakukan aksi menggoyang-goyang pintu pagar besi dililit kawat duri depan kantor. Massa kesal karena kurang lebih 1 jam berorasi belum ada seorang pun petugas yang menyambut kehadiran mereka.
Guna menghindarkan hal-hal tidak diinginkan, tiga orang delegasi PMPB kemudian diperkenankan masuk ke gedung Kejatisu. Usai menyerahkan aspirasi, massa pun membubarkan diri.
Massa di antaranya mendesak jajaran Kejati Sumut agar mengamankan serta memproses oknum Ketua DPRD Pakpak Bharat Sonni P Berutu karena diduga kuat terkait kasus korupsi dalam penggunaan sejumlah mata anggaran di gedung wakil rakyat tersebut.
Desakan agar diamankannya orang pertama di DPRD Kabupaten Pakpak Bharat itu juga diungkapkan lewat sejumlah spanduk dan poster yang mereka gelar.
Selain Sonni P Berutu, massa demonstran mendesak aparat Kejati Sumut khususnya bidang tindak pidana khusus (pidsus) turut memproses hukum oknum Sekretaris Dewan (Sekwan).
11 Mata Anggaran
Dalam orasinya Jibril selaku Koordinator Aksi membeberkan 11 mata anggaran diduga sarat dengan praktik korupsi terindikasi mark up di TA 2018.
Antara lain terkait mata anggaran penyediaan peralatan perlengkapan kantor dengan pagu Rp283.619.600, rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar negeri dengan (Rp573.382.000).
Belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas Rp500 jutaan lebih dan Program Peningkatan Sarana Aparatur (Rp1.729.112.500), kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan (Rp242.932.300).
Belanja bahan/bibit tanaman (Rp30 juta), dana pemeliharaan gedung dan bangunan (Rp197,5 juta) serta anggaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Rp570 juta).
Dana kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Rp456.766.000), kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Rp392,5 juta), kegiatan pendidikan dan pelatihan formal (Rp308 juta), kegiatan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah (Rp5.246.760.900).
Total dana kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah yang ditanggung dalam APBD Kabupaten Pakpak Bharat Rp1.968.040.000. Sedangkan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kegiatan konsultasi dalam dan luar daerah mencapai Rp1.408.740.000.
Sebelum meninggalkan arena demo, massa sempat memberikan 'warning' akan kembali ke Kantor Kejati Sumut dengan jumlah massa lebih banyak bila tidak ada tindak lanjut penanganan kasusnya.
Demo ke Polda Sumut
Pantauan awak media, kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pakpak Bharat tersebut juga pernah diusung ke Mapolda Sumut awal Agustus 2020 baru lalu.
Puluhan massa menamakan dirinya Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera) juga melakukan demo dan mendesak jajaran Polda Sumut mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di kabupaten pemekaran Dairi tersebut. (RbS)
