Dalam pemandangan umum yang dibacakan Delpin Barus, ada 7 poin penting yang terkait langsung dengan kebutuhan rakyat Sumut yang diperjuangkan dan diusulkan oleh Fraksi PDIP.
Ketujuh poin tersebut antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Nelayan, Infrastruktur, Pariwisata dan Pendataan.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDIP menyoroti bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang pertapakannya belum bersertifikat.
Kemudian diminta kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk menyediakan pertapakan baru untuk pendirian kelas dan sekolah baru, serta memberikan subsidi dan beasiswa kepada siawa berprestasi dan kurang mampu.
Untuk sektor kesehatan, Fraksi menilai bahwa Pandemi Covid-19 telah membuka mata, ternyata kondisi infrastruktur dan fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit tidak siap dalam menghadapi bencana kesehatan.
Fraksi PDIP minta Gubsu untuk tidak main-main dalam mengelola kesehatan untuk rakyat.
Kemudian sektor pertanian, Fraksi meminta Gubsu untuk menganggarkan alih tekhnologi pertanian yang lebih modern dan menyediakan lahan-lahan pertanian sebagai kesiapan Pemprovsu dalam menghadapi ketahanan pangan yang saat ini masih sangat lemah.
Lalu, di sektor nelayan, diharapkan kepada Pemrovsu untuk membantu kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan alat tangkap ikan untuk direalisasikan di tahun anggaran berikutnya.
Di bidang infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dirasakan sangat tidak nyaman dilintasi oleh pengguna jalan juga menjadi pokok perhatian yang serius oleh Fraksi PDIP.
Selain itu tidak ada anggaran untuk membuka jalan baru yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi.
Demikian juga di sektor pariwisata, Fraksi menilai bahwa sektor ini merupakan aset yang dapat mendulang PAD yang cukup besar karena Sumut punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak dikelola secara maksimal oleh Pemprovsu.
Karena itu Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mengelola seluruh aset wisata daerah Sumut.
Terakhir adalah persoalan pendataan, bahwa fraksi PDIP menilai soal pendataan ini sangat urgen dan berhubungan langsung dengan rakyat, terbukti saat pandemi Covid-19 Pemprovsu tidak punya data tentang rakyat miskin dan rakyat yang layak menerima bantuan.
"Ketujuh persoalan kerakyatan ini akan menjadi fokus Fraksi PDI Perjuangan dalam setiap pembahasan anggaran dan perundang-undangan. Ini sebagai bukti komitmen PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba. (Sdy)
