Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Forum Anti Korupsi (FORAK) Prov. Sumut Demo Didepan Kantor Kejari Deliserdang

Tim Redaksi: Selasa, 12 November 2019 | 18:05 WIB




Lubuk Pakam : puluhan massa FORAK sebanyak 40 orang dipimpin oleh Rahman JP Hutabarat dan Muhari S.Pdi melakukan aksi unras didepan Kantor Kejari DS dengan menggunakan1 (satu) unit pick, 13 unit septor, toa, poster, spanduk dan Bendera Merah Putih Selasa 12/11)2019 .

Massa mengusung sepanduk bertuliskan Usut tuntas dugaan korupsi penyediaan biaya operasional dan pemeliharan gedung di RSUD Deli Serdang ,Usut tuntas dugaan korupsi pembangunan Taman buah.,Usut tuntas dugaan korupsi pembangunan pajak bakaran batu tahun 2013 s/d 2014 sebesar -/+ Rp. 14.000.000.000., Usut tuntas dugaan adanya mafia tower di wilayah Kab. Deli Serdang Usut tuntas dugaan adanya Direktur Bayangan di RSUD Deli Serdang ,Usut tuntas masalah gizi buruk di wilayah Kab. Deli Serdang,Usut tuntas dugaan korupsi dan pungli pembebasan lahan pembangunan jalan tol di desa bangun sari baru, Usut tuntas dugaan pungli dan mempersulit pengurusan E-KTP di Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang

Pada pukul 10.20 wib sebanyak 7 (tujuh) orang perwakilan massa diterima oleh pihak Kejari DS untuk dilakukan pertemuan namun karena Kejari DS telah menerima dahulu tamu lain maka massa perwakilan keluar dari Kantor Kejari DS dan melanjutkan aksi menuju Kantor Bupati DS

Pada pukul 10.50 wib massa FORAK tiba di Kantor Bupati DS dan melakukan aksi orasi yang sama namun aksi tidak lama dan massa melanjutkan aksi menuju Kantor Disdukcapil DS

Kemudian pada pukul 11.15 wib massa FORAK tiba di Kantor Disdukcapil DS DS dan melakukan aksi orasi terkait pelayanan pada masyarakat dalam pembuatan E.KTP dan sebanyak 5 orang perwakilan massa FORAK diterima dan dilakukan pertemuan

Hasil pertemuan diantaranya: Disdukcapil DS telah merubah sistem pelayanan pembuatan E.KTP dan KK hingga ke tingkat Kecamatan ,Disdukcapil DS berterimakasih atas masukan dan saran dari FORAK terkait pelayanan pada masyarakat, FORAK akan tetap menjadi kontrol sosial terkait pelayanan Disdukcapil DS pada masyarakat hingga tingkat Desa.( Wan)


Baca Juga

Komentar

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html