 |
| Pengurus DPW) DPC Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Sumatera Utara foto bersama di Hall Ign. Washington, Kampus USM-Indonesia. (mol/humasusmi). |
Kali ini, USM-Indonesia menjadi tuan rumah Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Sumatera Utara yang berlangsung di Hall Ign. Washington, Kampus USM-Indonesia, Sabtu (11/10/2015).
Kegiatan ini dirangkai dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) I MHKI Sumut, yang menetapkan Dr dr Beni Satria MKes SH MH kembali memimpin DPW MHKI Sumut periode 2025–2028.
Pelantikan berlangsung khidmat dengan tema “Optimalisasi MHKI untuk Mencerdaskan Masyarakat, Menegakkan Keadilan Hukum dan Kesehatan.”
Hadir dalam acara tersebut para akademisi, praktisi hukum dan kesehatan serta perwakilan pemerintah daerah termasuk pelantikan DPC MHKI dari berbagai kabupaten/kota seperti Medan, Binjai, Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Pematangsiantar dan Simalungun.
Dalam sambutannya, Ketua DPW MHKI Sumut Dr dr Beni Satria menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan di berbagai daerah merupakan langkah penting dalam memperluas literasi hukum kesehatan di masyarakat.
“Kami ingin MHKI hadir bukan hanya di ranah akademis, tetapi juga menjadi mitra nyata bagi masyarakat, tenaga medis, dan institusi kesehatan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di bidang kesehatan,” ujarnya. Beni juga menekankan pentingnya MHKI sebagai pengawas penyelenggaraan layanan kesehatan agar profesionalisme, etika, dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
Sementara itu, Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia Prof Dr Dra Ivan Elisabeth Purba SH MKes yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan MHKI Sumut menjadikan kampus USM-Indonesia sebagai lokasi pelantikan dan Muswil.
“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari momentum penting ini. Kegiatan ini sejalan dengan visi USM-Indonesia dalam mengembangkan pendidikan hukum dan kesehatan yang berintegritas, humanis, serta berkeadilan,” ungkapnya. Prof. Ivan menambahkan bahwa kolaborasi antara dunia akademik dan profesi hukum kesehatan akan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pencerahan dan advokasi publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Medan diwakili Kadis Kesehatan Kota Medan, Irliyan Saputra SpOG, Anggota DPRD Sumut Dr Kiki Handoko Sembiring, S. H MKn Kasatgaswil Densus 88 AT POLRI Kombes Pol Dr Didik Novi Rahmanto SIK MH, Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan Dr Parlindungan Purba SH MM serta berbagai tokoh dan perwakilan instansi.
Kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang membahas isu-isu aktual seputar etika profesi, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, serta hak-hak pasien. Melalui kegiatan ini, USM-Indonesia mempertegas perannya sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sinergi antara dunia hukum dan kesehatan demi terciptanya pelayanan publik yang adil, profesional dan beretika. (rel/REM).
