 |
| DPRD Serdangbedagai saat berdialog dengan nelayan tradisional mengenai masalah kapal pukat trawl, Rabu, (1/10/2025). (mol/halasan r). |
Dikesempatan itu Ketua DPRD Togar Situmorang, menegaskan keseriusan pihaknya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia bahkan menyatakan siap mendengar keluhan nelayan meski harus duduk di lantai.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama nelayan tradisional,” ujar Togar.
Togar mempercayakan tindak lanjut persoalan kapal pukat trawl kepada Komisi B DPRD yang diwakili Sutrisno. Menurutnya, langkah ini penting agar keresahan nelayan mendapat solusi nyata.
Kemudian anggota DPRD mendengarkan keluhan nelayan muncul dari berbagai desa pesisir yang hadir. Sarul dari Desa Sialang Buah meminta agar pukat tarik segera ditertibkan. Hal sama disampaikan Syamsul Bahri dari Desa Nagalawan yang berharap ada batasan jelas bagi kapal trawl.
Yusran, nelayan lain, mengungkapkan masalah ini sudah lama berlangsung tanpa penyelesaian tuntas.
Kasatpol Air Polres Serdangbedagai AKP Perdamaian Sitinjak, menjelaskan pihaknya telah mengamankan beberapa kapal pukat trawl. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala patroli rutin.
“Kami tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga perairan Serdangbedagai,” jelas Sitinjak.
Sementara itu, Sutrisno dari Komisi B DPRD menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Ia menyebut banyak kapal trawl berasal dari luar daerah dan masuk secara ilegal ke wilayah Serdangbedagai.
“Kami akan mengusulkan pembentukan tim terpadu serta anggaran khusus untuk mengatasi masalah pukat trawl,” tegasnya.
Rapat dengar pendapat ini diharapkan menjadi langkah konkret DPRD Serdangbedagai dalam melindungi nelayan tradisional serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.(HR/HR).
