![]() |
Bupati Darma Wijaya bersama Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, dan tim BPK juga OPD Pemkab Sergai, Kamis,(19/6/2025). |
Bupati Serdangbedagai, H. Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen BPK dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Pemkab Sergai.
“Kami ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut atas kunjungan kerja ini. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan seluruh perangkat daerah agar selalu patuh pada regulasi dan membudayakan pelaporan keuangan yang akurat dan bertanggung jawab,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan kebanggaannya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Sergai sebanyak tujuh kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang baik.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, dan sejumlah gelar profesional lainnya, menekankan bahwa opini WTP adalah standar minimal dalam pengelolaan keuangan publik.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun yang lebih penting, pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Paula juga menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan, BPK bekerja secara independen, objektif, dan profesional. Pemeriksaan dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi terhadap kebenaran serta keandalan informasi keuangan.
Ia menambahkan, nilai-nilai dasar BPK integritas, independensi, dan profesionalisme, perlu terus ditanamkan, tidak hanya bagi auditor, tetapi juga bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), auditor dari BPK RI Perwakilan Sumut, serta perwakilan OPD terkait lainnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPK dan pemerintah daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.(HR/HR).