DOLOKSANGGUL | Calon Bupati Humbang Hasundutan nomor urut 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si mengajak masyarakat untuk berfikir cerdas agar tidak terjebak dalam pilitik uang (money politic) dengan menyalahgunakan budaya dan tradisi memberi uang (togu-togu ro) dalam Pilkada serentak Humbang Hasundutan 2024.
Ajakan itu disampaikan Hendri dalam acara Deklarasi Tolak Money Politic Pilkada Humbang Hasundutan yang ditanyangkan secara langsung (live streaming) dari Rumah Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan, nomor urut 2, pasangan Dr. Hendri Tumbur Simamora, SE, M.Si – Ir. Yanto Sihotang, Doloksanggul, Jumat (8/11/2024) malam.
“Saya optimis menang dalam Pilkada Humbang Hasundutan nanti, karena saya yakin dan percaya, masyarakat Humbang Hasundutan sudah cerdas dalam menentukan pilihannya,” ujar Hendri.
Money Politic atau yang kerap dikenal dengan istilah TTR, tidak hanya membeli harga diri masyarakat calon pemilih, namun juga merusak tatanan masyarakat dan integritas demokrasi.
“Siapa yang tidak suka uang. Semua butuh uang. Baik itu untuk keperluan sehari-hari atau lainnya. Tetapi, masa depan Humbang Hasundutan lima tahun kedepan jangan sampai digadaikan,” pesan Hendri.
Hendri mengatakan, TTR merupakan budaya dan tradisi yang melekat pada suku Batak sejak jaman nenek moyang sebagai bentuk gotong-royong dan guyub dalam hal saling dukung. Baik itu memberi uang untuk keperluan membangun rumah ibadah, keperluan adat dalam perkumpulan dan lain sebagainya. TTR umumnya prilaku seseorang yang mapan secara ekonomi membantu pihak lain dalam khazanah gotong-royong.
“Ini menjadi kearifan lokal yang luar biasa dan perlu dilestarikan. Tetapi budaya memberikan sumbangan uang ini tidak seharusnya disalahgunakan untuk membeli suara masyarakat,” sebut Hendri.
Dampaknya, praktik ini akan menumbuhkan sistem pemerintahan yang koruptif. Bagaimana tidak, kepala daerah yang terpilih nantinya, tentu akan berupaya mengembalikan biaya yang dikeluarkan dalam membeli suara masyarakat5, baik itu dari Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) maupun praktik lain yang menghasilkan keuntungan materi.
Dengan demikian, ujar Hendri, bagaimana masyarakat dapat berharap ada pembangunan, pengentasan kemiskinan atau program pro-rakyat lainnya. Kepala daerah bersangkutan tidak akan berpikir akan berjuang membawa Humbang Hasundutan ke arah yang lebih baik.
“Saya yakin dan percaya, masyarakat Humbang Hasundutan pasti akan menoreh sejarah, jika menolak praktik TTR dalam politik Pilkada. Jika tidak masyarakat Humbang, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari Pilkada ini, lalu kapan lagi?” harap Hendri.
Dalam kesempatan itu, Hendri juga menegaskan, pasangan nomor 2 tidak akan menggunakan politik uang untuk memenangkan kontestasi Pilkada serentak di Humbang Hasundutan.
“Saya ada. Cukup kalau untuk itu. Tetapi pilihan kita adalah tidak! Itu sesuai dengan arahan dan instruksi Bapak Prabowo sebagai pemegang tampuk pimpinan Gerindra sekaligus presiden. Sebagai kader, saya tegak lurus!” tegas Hendri.
Dengan demikian, jika terpilih nantinya, Hendri dan Yanto, akan menggunakan APBD Humbang Hasundutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yang antarkan langsung ke depan rumah warga. APBD itu memang untuk masyarakat. Baik itu dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, sarana pendidikan, kesehatan, atau sektor-sektor penting lainya. Apa pun itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat adalah prioritas. Apalagi APBD Humbang Hasundutan tidak sampai Rp.1 triliun dan itu bukan untuk kepala daerah,” papar Hendri.
Hendri juga menyatakan komitmen akan memanfaatkan APBD Hasundutan secara efisien, efektif, tepat sasaran, sekaligus menjamin setiap dana yang dialokasikan akan langsung sampai kepada rakyat tanpa ada pemotongan atau penyalahgunaan.
Pengujung Deklarasi Tolak Money Politic (TTR), Hendri mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan memberantas mafia birokrasi yang selama ini menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan. Selain itu, Hendri dan Yanto juga berkomitmen menjadi memimpin yang tegas, tanpa ada intervensi atau kepentingan pribadi yang merugikan rakyat.
“Sekali lagi, saya tegak lurus dengan program-program pemerintah. Tolak korupsi, tolak TTR dalam politik, komit pada perjuangan rakyat. Dengan begitu, saya optimis Humbahas akan menjadi kabupaten terdepan,” tutup Hendri. (rel/REM)