Tim Peneliti Program Integrasi Imut saat foto bersama dengan Bupati Madina.
MANDAILING NATAL | Poltekkes Kemenkes Medan bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) serta Balitbang Kemenkes RI mengembangkan program integrasi Imut (Ikan, Manggot, Unggas dan Tanaman) sebagai alternatif pemecahan masalah kerawanan pangan dan rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Hal itu disampaikan pada saat Desiminasi hasil penelitian yang dilakukan selama 3 bulan di Kabupaten Madina tepatnya di Kelurahan Hutagodang dan Desa Tolang Kecamatan Ulupungkut, Senin (8/8/2022) di Aula Kantor Bupati Madina.
Dosen FKM USU, Dr. Ir. Zulhaida Lubis, MKes, dalam paparannya menjelaskan, alasan pengembangan Imut sebelumnya karena kondisi pandemi covid19 telah menyebabkan ekonomi masyarakat rendah. Membuat pendapatan keluarga rendah, daya beli lemah sehingga memengaruhi kerawanan pangan dalam keluarga.
"Keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan anak yang harus bervariasi dalam penyajiannya sehari-hari. Oleh karena itu perlu inovasi untuk mengatasi kerawanan pangan dalam keluarga, salah satunya dengan program integrasi Imut," kata Zulhaida.
Zulhaida menerangkan, program integrasi Imut yang dilakukan selama 3 bulan di Kabupaten Madina sudah berjalan dan diterima. Hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat.
"Program Imut ini sudah dapat menambah keragaman pangan sumber protein, vitamin dan mineral dari ayam, telur, ikan dan sayuran," terangnya.
Kendati begitu, perempuan kelahiran Singengu Kecamatan Kotanopan itu mengakui bahwa program Imut belum berjalan dengan maksimal. Hal itu karena ada beberapa kendala maupun hambatan yang dialami seperti kondisi cuaca dan alam. Misalnya terjadi kondisi hujan angin yang membuat ayam mati serta kondisi banjir yang membuat ikan terbawa arus.
"Begitupun, program Imut sudah dapat menambah keragaman konsumsi pangan dan memperbaiki status gizi kurang dan sangat kurang bagi balita. Namun, untuk memperbaiki stunting masih diperlukan waktu yang lebih panjang lagi, karena masalah stunting itu merupakan masalah gizi kronis," jelasnya.
Dr Zulhaida Lubis yang datang bersama tim peneliti FKM USU yakni Ir. Etti Sudaryati, MKM, PhD dan peneliti Poltekkes Medan lainnya berharap kepada pemerintah daerah agar memberikan dukungan secara berkelanjutan.
"Kita berharap Pemkab Madina memberi dukungan secara berkelanjutan untuk mengatasi masalah gizi balita dan rawan pangan keluarga khususnya di Kabupaten Madina," tuturnya.
Sementara, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution memberikan respons positif dan mengapresiasi atas terlaksananya penelitian tersebut.
Pemkab Madina juga kata Sukhairi, berkomitmen untuk mencegah serta menurunkan angka kasus gizi buruk atau stunting.
Bentuk komitmen itu dengan melibatkan 17 OPD secara langsung sebagai upaya penanggulangan persoalan stunting di Kabupaten Madina.
"Ada 17 OPD terlibat dalam hal menurunkan angka stunting. Tentunya, dalam 17 OPD ini kita berikan pos anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam menanggulangi stunting tersebut," kata Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution usai membuka acara Desiminasi Integrasi IMUT (Ikan, Manggot, Unggas dan Tanaman) dalam mengatasi masalah kerawanan pangan untuk pencegahan stunting di Aula Kantor Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan, Senin (8/8/2022).
Saat ini, Pemkab Madina juga telah membentuk tim upaya pemulihan lingkungan. Menurut Sukhairi, tim pemulihan yang dibentuk ini salah satunya ingin mengedukasi masyarakat mengenai pola hidup sehat.
Bupati Madina didampingi Ketua TP-PKK Madina saat membuka acara Desiminasi Potensi Integrasi Imut.
Selain itu, Pemkab Madina juga melibatkan pos anggaran dana desa tahun 2021 dalam penanggulangan stunting sebesar 8 persen.
"Itu langkah dan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menurunkan angka stunting di Madina. Ada juga program dari TP-PPK yang turun langsung ke kecamatan dan desa-desa," paparnya.
Menurut Sukhairi, tingginya angka stunting di Madina akibat pola hidup dan kurangnya sarana prasarana seperti MCK. Maka, Pemkab Madina katanya, lebih memfokuskan anggaran pada bidang infrasturuktur, seperti perbaikan sarana prasarana kesehatan dan persoalan lingkungan.
"Selain infrastruktur, fokus kita juga mengatasi lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, kebersihan lingkungan, aliran sungai dan pembuangan limbah yang tidak teratur. Inilah yang menjadikan Madina di posisi angka stunting yang tinggi," jelasnya.
Desiminasi hasil penelitian bersama antara Poltekkes Kemenkes Medan, Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, dan Balitbang Kemenkes RI yang dilakukan di Aula Kantor Bupati ini didukung oleh pengurus IBI Sumut dan IBC Madina. (SRH/Sahrul)
