DELISERDANG | Ketua Satuan Tugas (Satgas) Direktorat I Kedeputian Korsup KPK, Maruli Tuah menyampaikan Program Monitoring Evaluasi Tematik Pengadaan Barang dan Jasa, Aset, serta Pendapatan Daerah dalam pencegahan korupsi pada pengadaan jasa dan aset adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)..jpg)
Satgas KPK saat melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Deliserdang
" Saat ini kita fokus di pengadaan jasa dan aset dan kita sudah aktif dalam pencegahan korupsi. Ujung tombak kita, Bapenda dan BKAD. Kita harus bisa mencapai pendapat asli daerah (PAD) yang lumayan besar dikarenakan kita tahu sudah memasuki masa-masa Pemilihan Umum (Pemilu)," ucap Maruli dilansir metro-Online.co, Minggu 14/08/2022.
Maruli Tuah mengingatkan, agar semua hirarki eksekutif, Bupati dan jajaran jangan sampai terjerumus dalam pengaturan proyek.
"Harus diingatkan terus, di eksekutif, mulai bupati sampai jajarannya agar jangan sampai ada pengaturan proyek. Kita harus monitoring pengadaan barang dan jasa dan juga lelang. Kami mohon juga Inspektur mengawasi juga," pesannya.
"Ada yang selalu memantau, apalagi Deli Serdang ini banyak yang memantau. Bukan hanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipantau, tapi sampai ke kepala sekolah karena menerima setoran sedikit, bisa dilaporkan," imbuhnya.
Maruli juga menyinggung tentang jual beli jabatan serta korupsi yang sudah terjadi di tingkat pemerintahan desa. Dia berharap, hal itu jangan sampai terjadi.
"Kami ingatkan, agar Deliserdang jangan ada dimintai uang untuk jabatan. Sekarang, Desa-desa sangat rawan karena untuk mencari temuan yang paling gampang datang ke desa saja. Sebab, sekarang praktik korupsi sudah menular dan itu kita pantau," ucapnya.(Wan)
