LANGKAT | Meski Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi telah menegaskan larangan untuk tidak lagi bepergian dengan agenda Bimbingan tekhnik (Bimtek) atau study banding keluar kota, namun para Kepala desa (Kades) di langkat masih saja bepergian mengikuti bimtek menghabiskan anggaran hingga puluhan juta rupiah.
Larangan tersebut ditegaskan orang nomor satu di Sumatera Utara itu pada rapat besar pemberantasan korupsi yang dihadiri kordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Sumatera Utara, Marulitua Manurung, yang digelar di gedung DPRD Langkat beberapa pekan lalu, namun larangan tersebut tidak diindahkan para kepala desa.
Ini ucapan Edy Rahmayadi saat mengikuti rapat besar pemberantasan korupsi di gedung DPRD Langkat, "Edy Rahmayadi meminta seluruh Kepala Desa untuk meningkatkan sektor pertanian, dari pada pergi study banding ke Bali yang belum tentu bermanfaat".
"Uang ada, tapi bukan untuk pergi ke Bali, buatlah kemajuan dan kemakmuran di Desa kalian, masih banyak Desa di Langkat yang tidak ada hasil pertanian, seperti bawang merah, di Langkat tak ada diproduksi. Saya minta Pak Kapolres, tangkap itu Kepala Desa yang tidak becus mengelola Dana Desa".
Sebelumnya Metro Online.co telah melakukan konfirmasi terhadap salah seorang kepala desa di Langkat pada Jumat (26/8/2022) lalu mengatakan bahwa dia mengaku pening membayar dana untuk kegiatan bimtek yang akan diselenggarakan selama 3 hari terhitung sejak Minggu (28/8/2022) di hotel danau Toba Medan, Sumatera Utara.
Selain untuk biaya bimtek tersebut, kades ini juga mengaku membayar kekurangan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan MTQ sebesar belasan juta rupiah, sehingga dirinya merasa pening untuk menutupi biaya bimtek tersebut.
Saat konfirmasi berlangsung, tiba tiba warga nya mengatakan melalui selular genggamnya, warga tersebut mengadu bahwa ada jalan yang sudah tidak bisa dilalui lagi karena jalan tersrebut mengalami rusak parah, sontak kades terkejut sembari mengatakan kepada warga nya agar sabar karena anggaran sudah habis.
Menyikapi keluhan warga nya terkait jalan rusak tersebut, kades menghubungi ketua abdesi langkat, memohon agar yang mengikuti bimtek tersebut cukup satu orang saja, dengan harapan agar biaya bimtek untuk 2 orang itu dapat dipergunakan untuk membenahi jalan yang telah rusak parah, namun ketua abdesi mengatakan tidak bisa, ketiga nya harus berangkat, ucap kades menirukan perkataan ketua abdesi langkat.
Terpisah, hal senada juga dikatakan salah seorang kades melalui telepon selular pada Minggu (28/8/2022), dia mengaku akan berangkat bersama anak buah nya mengikuti bimtek di hotel danau Toba Medan Sumatera Utara.
Dia terpaksa mencari pinjaman sementara untuk membayar biaya bimtek tersebut, dengan alasan bahwa Dana Desa (DD) nya belum kunjung mencair, sehingga dia sempat merasa kesulitan mencair dana pendahuluan, ucap kades.
Praktisi hukum, syahfril.SH, yang juga dikenal sebagai politikus dari partai bermoncong putih menyesalkan dengan diadakan nya bimtek para kades dan perangkat nya, bimtek tersebut tidak ada manfaat nya buat masyarakat Langkat, ucap Syafril pada Senin (29/8/2022).
Selain menghambur kan uang, Syafril juga mengatakan bahwa bimtek tersebut juga menghambat pembangunan desa dan juga tindakan gratifikasi.
Syafril juga mengatakan bahwa dirinya telah berkali kali menemui Bupati Langkat agar pihak pemerintah bekerjasama dengan pembibitan ikan milik nya yang telah diresmikan Bupati Langkat dimasa Ngogesah Sitepu, untuk berbudidaya ikan ditiap desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD), namun kata syafril kades lebih memilih jalan jalan ke Bali dan ke Jogja.
Dia meminta kepada pihak penegak hukum, Polres Langkat dan Kejaksaan negeri Langkat untuk segera memeriksa aliran besaran dan untuk kegiatan bimtek kades dan perangkat desa menelan biaya hingga puluhan juta rupiah, yang dinilai sangat tidak masuk diakal, ucap Syafri sembari mengatakan DD itu bukan untuk ajang bisnis para oknum.(m/lkt1)
