KUTACANE | Surat teguran dari Direktur Pengelolaan Konservasi diduga telah diabaikan ACTA/NPMA Consulting GFA. Padahal sebelumnya, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi (PKK) telah menyurati pihak manajemen dengan surat bernomor S 117/PKK/KKBDPBCA/KSA.1/6/2022 tanggal 13 Juni 2022.
Surat tersebut tentang akselerasi pelaksanaan
kegiatan Biodeversiti Consevation and Climet Protection in Gunung Leuser
Protection (BCCPGLE) tahun 2022 terkait pelaksanaan proyek yang ada di
Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Informasi dihimpun media ini, pengelolaan proyek
penghijauan hutan yang didanai Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt Fur
Weideraufbau (KFW) di Aceh Tenggara dituding tertutup, menyusul tak transparannya
pihak pengelola kegiatan.
Seperti diberitakan beberapa media, Bank
Pembangunan Jerman 2022 ada menggelontorkan dana untuk proyek penghijauan hutan
di Aceh Tenggara. Di antaranya, pembuatan rumah bibit, pembibitan tanaman
penghijauan yang dipusatkan di Desa Tanjung Leuser, Rambung Teldak, Kuning
Abadai Kecamatan Darul Hasanah dan pembibitan di Desa Simpur Jaya Kecamatan
Ketambe.
Erwansyah, Fasilitator Kabupaten mengatakan,
berdasarkan kontrak pihak pengelola dengan kelompok Tani Konservasi Hutan
KTHK), untuk satu lokasi pembibitan dengan kapasitas 50.000 bibit tanaman,
diberikan biaya senilai Rp157 juta. Mulai dari pembibitan di Desa Tanjung
Leuser, Rambung Teldak, Kuning Abadi dan pembibitan di Desa Simpur Jaya
Kecamatan Ketambe.
Namun, untuk biaya pembuatan rumah bibit dan
pembibitan Kebun Bibit Pemulihan Ekosistem (KBPE) Tanaman hutan dan kebun di
atas area seluas 2.000 hektar di seluruh Aceh Tenggara tersebut, Erwansyah
mengaku tak tahu persis.
Demikian juga dengan biaya penanaman yang
akan dilaksanakan kelompok Tani Hutan Konservasi pada Desember 2022 mendatang.
“Karena urusan biaya menjadi wewenang pak Khairul, sebagai manager kegiatan
pembibitan di KFW 2022 ini,” ujarnya.
Khairul Rizal, National Manejer Project KFW
untuk program penghijauan Hutan TNGL dan kebun petani di Agara dan Gayo Lues
menyebutkan, total jumlah dana bantuan Perbankan Jerman untuk kegiatan BCCPGLE
itu disebut-sebut menelan dana senilai Rp40 miliar untuk Agara dan Gayo Lues.
Namun Khairul Rizal mengaku sama sekali tak
tahu menahu, karena dia hanya sebagai pekerja saja. “Untuk lebih jelasnya,
silahkan tanyakan pada pak Li Suradi Staf KKBDPBCA Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan di Jakarta, beliau yang lebih tahu,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Darul Hasanah, Hayadun
saat dikonfirmasi Metro Online pada Sabtu 23 Juli 2022 terkait proyek tersebut
mengaku, awal pembentukan kegiatan itu memang semua Muspika ikut terlibat. Namun
setelah proyek itu berjalan, tidak ada lagi koordinasi.
“Bisa dipastikan pihak pelaksana kegiatan dan
Muspika putus komunikasi. Kita berharap koordinasi itu penting kepada semua
pihak. Ada ketidakpastian informasi, sehingga membuat masyarakat terus bertanya
itu proyek siapa dan untuk apa. Tapi kita bingung, karena pihak kecamatan tidak
bisa memberikan penjelasan secara detail kepada masyarakat,” katanya.(mj)
