MEDAN | Kasus MV Mathun Bhum yang saat ini ditangani Lantamal 1 Belawan telah mengendorkan semangat pengusaha untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid 19 yang mulai membaik, Senin (4/7/2022).
Hal itu dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut Haposan Siallagan menyikapi kasus MV Mathun Bhum yang penangannya dinilai lama dan berbelit-belit.
"Seharusnya pemerintah dan penegak hukum memberi perlindungan kepada ekportir atau pengusaha agar bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan biarkan kasus itu berbelit-belit dan membingungkan," katanya.
Gubernur selaku kepala pemerintahan tertinggi di Sumut diharapkan segera bertindak untuk melindungi pengusaha pemilik 402 kontiner non minyak goreng yang tersangkut dalam kasus MV Mathun Bhum.
"Kasus ini aneh, awalnya masalah Migor belakangan berubah menjadi masalah dokumen pelayaran dan kalaupun itu yang terjadi, muatan kapal tidak ada masalah. Kalaupun Migor yang bermasalah, seyogyanya cukup kontiner Migor saja yang ditahan. Jangan semua kontiner muatan MV Mathun Bhum," ujarnya.
Apindo sudah melaporkan masalah itu ke Kapolda dan Gubsu Sumut serta pengurus Apindo Pusat di Jakarta.
"Kita khawatir efek dari kasus ini akan mengurangi kepercayaan asing terhadap pengusaha Medan. Apalagi jika ada pemberitaan mereng di luar negeri. Padahal kita tahu mendapat kepercayaan itu sangat susah," sebutnya.
Kasus MV Mathun Bhum berawal dari kasus pelarangan ekspor minyak goreng yang ditangkap TNI AL saat akan berlayar menuju Malaysia. Namun belakangan kasus ini berubah menjadi kasus dugaan pelanggaran dokumen kapal sebagaimana yang diatur dalam UU Pelayaran. Kapal MV Mathun Bhum berbendera Singapura ini masih ditahan di kawasan lampu satu perairan Belawan. (RE Maha/REM).
